Puguh Harjanto mengakui ditariknya kewenangan pengelolaan dan perizinan pertambangan ke pemerintah pusat menjadi kendala tersendiri. Misalnya, pengawasan dan penindakan menjadi sulit. Utamanya dalam mengatur agar pertambangan bisa lebih ramah lingkungan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Puguh Harjanto ungkap, pertambangan batubara sejatintya dituntut untuk lebih ramah terhadap lingkungan.
Padahal selain penggunaan sumber energi, berbagai teknologi yang telah terbukti dan ekonomis juga memungkinkan batubara digunakan sebagai bahan baku industri. “Sehingga kebijakan hilirisasi produk-produk pertambangan mineral dan batubara merupakan kebijakan strategis yang sangat tepat,” ucapnya.
Hal tersebut dalam meningkatkan nilai tambah dan berkontribusi terhadap penerimaan negara selain pajak pertambangan itu sendiri, serta mampu meciptakan miltiplier effect yang tinggi. Namun secara keseluruhan, Puguh Harjanto membeberkan, bahwa pembuatan roadmap hilirisasi strategi ini menjadi penting bagi Kaltim sendiri.
“Kalau kita bicara khusus Kaltim, maka sepertinya sektor strategis ada semua di Kaltim. Penting bagi kita untuk memonitor perkembangan mulai dari desainnya, analisisnya, sampai goals-nya,” tegas Puguh.
Baca Juga
Selain itu, Puguh menjelaskan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim terhalang dengan kewenangan oleh pemerintah pusat. Mengingat saat ini, seluruh kewenangan pertambangan telah tersentral ke pemerintah pusat. Tidak lagi di pemerintah daerah.
Tetapi jika secara baik antara pemerintah pusat dan Pemprov Kaltim bisa menghasilkan pengembagan investasi lebih maksimal. Maka, pengelolaan investasi di sektor pertambangan dapat dibenahi dengan baik. (adv/dpmptspkaltim/ar/drh)
Penulis: Pewarta
Editor: Redaksi Akurasi.id
Baca Juga
