Gubernur Kaltim Isran Noor menyampaikan bahwa Indonesia masih butuh tenaga honor. Khususnya, para penyuluh pertanian yang turut berjuang menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan.
Kaltim.akurasi.id, Padang – Gubernur Kaltim Isran Noor kembali menegaskan peran penting tenaga honorer bagi Indonesia. Dari jumlah keseluruhan tenaga honorer di Indonesia mencapai 4 juta orang. Meski yang paling banyak terdapat dalam di bidang pendidikan dan kesehatan.
Di dalamnya juga ada di bidang pertanian. Saat ini berdasarkan data BPPSDMP Kementan RI, di Indonesia terdapat 25 ribu penyuluh pertanian berstatus PNS dan 19 ribu berstatus tenaga honorer lepas (THL).
“Menyandang status sebagai THL, di Indonesia saat ini terdapat sedikitnya 19 ribu penyuluh pertanian. Belum lagi subsektor peternakan, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan,” terangnya saat Kongres Perhiptani VIII Tahun 2023 di Ballroom Hotel Kyriad Bumiminang, Padang, sebagaimana melansir laman resmi Pemprov Kaltim.
Bagi orang nomor satu Tanah Benua Etam, sebutan lain Kaltim ini. Bagaimana pun juga peran THL ini sangat penting dalam membantu petani untuk meningkatkan produksi pangan Indonesia.
“Kalau ini dihapuskan, bagaimana nasib pertanian dan pangan negara kita?. Angka itu masih jauh dari cukup jika dibanding jumlah desa di Indonesia, dengan target satu desa satu penyuluh,” tanyanya.
Ketua APPSI Komitmen Perjuangkan Nasib THL Penyuluh Pertanian
Oleh karena itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini pun menyatakan tekadnya. Untuk memperjuangkan nasib THL penyuluh pertanian.
“Ini bukan tentang piring nasi tenaga honorer. Tapi, nasib piring nasi bangsa Indonesia yang punya cita-cita menciptakan kedaulatan pangan,” tegasnya.
Bahkan, lanjutnya, para THL penyuluh pertanian dengan gaji rendah yang diberikan pemerintah, tapi masih mampu berkontribusi besar bagi negara mendorong produktivitas pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan bangsa.
Mantan bupati Kutai Timur ini pun tidak menampik saat ini banyak terjadi korupsi triliunan rupiah hingga merugikan negara, dan hal itu menguntungkan segelintir orang.
“Daripada uangnya di korupsi, lebih baik dipakai menggaji tenaga honorer,” tandasnya.
Lagi pula, ujarnya, kalau pemerintah tetap bersikeras melakukan penghapusan tenaga honorer. Maka, akan menciptakan gelombang kemiskinan baru.
“Kalau saja 4 juta tenaga honorer itu masing-masing menanggung tiga orang anggota keluarganya. Maka, akan ada 16 juta orang bergantung hidup dari gaji honorer,” bebernya. (adv/diskominfokaltim/yans/sul/ky)
Penulis: Pewarta
Editor: Devi Nila Sari
