Program MBG Dibiayai Efisiensi Anggaran, Pemda Tak Gunakan APBD

Devi Nila Sari
7 Views
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, saat diwawancara oleh awak media. (Muhammad Zulkifli/Akurasi.id)

Wali Kota Samarinda Andi Harun sebut daerah tidak perlu khawatir dengan alokasi anggaran Program MBG. Lantaran Program MBG dibiayai melalui efisiensi anggaran.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menghemat sebesar Rp750 triliun (USD 44 miliar).

Upaya tersebut menurut Wali Kota Samarinda, Andi Harun, sudah sangat tepat diterapkan. Pasalnya, banyak program dan kegiatan pemerintah yang selama ini tidak memiliki urgensi, namun tetap menghabiskan anggaran.

“Salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Prabowo, misalnya perjalanan dinas untuk studi hasil pertanian di Australia, itu kan tidak relevan dengan kondisi kita,” tuturnya.

Ia menilai, ada hal yang lebih konkret dan seharusnya menjadi prioritas utama, seperti penyediaan pupuk dan intervensi pemerintah terhadap naiknya harga gabah petani.

“Biaya yang biasanya boros, tidak efisien, dan tidak efektif adalah belanja perjalanan yang bahkan tempat tujuannya tidak sesuai dengan kebutuhan kita,” ujarnya.

Program MBG menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Prabowo yang didanai melalui efisiensi anggaran. Andi Harun memastikan, daerah tidak perlu mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk mendukung program ini.

“Sebagai gantinya, daerah diminta mengalihkan anggaran tersebut untuk perbaikan sekolah dan fasilitas publik lainnya,” sebutnya.

Efisiensi Tidak Ganggu Anggaran Pemerintahan

Selain itu, ia menegaskan, efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di daerah maupun nasional.

Dari total Rp750 triliun yang berhasil dihemat, separuhnya dialokasikan untuk belanja strategis, termasuk sektor pertahanan dan program MBG. Sementara itu, separuh lainnya akan diinvestasikan kembali melalui lembaga baru yang bertujuan membiayai proyek-proyek strategis nasional.

“Penghematan dilakukan pada belanja yang tidak prioritas di berbagai kementerian. Dari total Rp750 triliun, separuhnya akan digunakan untuk belanja strategis,” tambahnya.

Politisi Gerindra ini menyebut, di tengah implementasi efisiensi anggaran ini, muncul berbagai narasi yang mencoba menggiring opini publik seolah-olah kebijakan ini merugikan banyak pihak. Ia memastikan, kebijakan ini tidak akan berdampak negatif yang signifikan.

“Buzzer secara sengaja diduga melakukan perlawanan terhadap program efisiensi, padahal sebenarnya semuanya baik-baik saja, tenang-tenang saja. Hoaks yang beredar diduga sengaja dihembuskan untuk menciptakan kegaduhan di publik,” pungkasnya. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *