Ketua Komisi I DPRD Samarinda Samri Shaputra menyatakan menolak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah. Lantaran dinilai bisa berpengaruh kepada rencana pembangunan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran menuai penolakan dari sejumlah kalangan. Salah satunya adalah Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Samri Shaputra.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi efisiensi anggaran, tepatnya tentang perintah pemangkasan anggaran sebesar Rp306,69 triliun.
Berikut adalah daftar tiga kementerian atau lembaga dengan pemotongan anggaran terbesar, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) pagu anggaran sebesar Rp6,39 triliun, dipangkas sebesar Rp4,81 triliun. Apabila dipresentasikan maka yang dipangkas sebanyak 75,2 persen.
Kemudian Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pagu anggaran sebesar Rp110,95 triliun, anggaran yang dipangkas Rp81,38 triliun. Sehingga yang dipangkas sebesar 73,34 persen. Selanjutnya Kementrian Perumahan dan Kawasan Permukiman pagu anggaran sebesar Rp5,27 triliun, yang dipangkas Rp3,66 triliun. Apabila dipresentasikan maka yang dipangkas sebanyak 69,4 persen.
Baca Juga
Samri Menilai Anggaran Pembangunan Belum Cukup, Tapi Mau Dipotong
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyatakan penolakan, lantaran menilai jika dengan anggaran yang ada saja masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Apalagi kalau dilakukan pemangkasan. Diketahui, sebelumnya Pemkot bersama DPRD Samarinda sudah menetapkan nilai APBD murni tahun anggaran (TA) 2025 sebesar Rp4,9 triliun.
“Kalau melihat kebutuhan, sebenarnya anggaran kita yang ada aja tidak cukup. Apalagi kalau nanti dipotong,” terangnya saat diwawancarai oleh awak media di Lantai I Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Secara otomatis efisiensi tersebut akan memangkas sejumlah anggaran yang ada. Hal ini pun, kata Samri, akan berdampak pada perencanaan pembangunan. Pasalnya, APBD Samarinda pada 2024 lalu dinilai masih belum mencukupi pembangunan Kota Tepian.
“Kalau mau dikatakan setuju atau tidak setuju, jelas kami enggak setuju dengan efisiensi itu,” tambahnya.
Sebagai informasi, APBD Samarinda pada 2024 mencapai angka Rp5,1 triliun. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
