Anhar mengkritik kebijakan pemerintah yang selalu mengejar proyek besar. Namun, mengabaikan masalah yang berhubungan dengan kebutuhan dasar, seperti air bersih.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, melontarkan kritik tajam terhadap arah pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda yang dinilai tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Ia menyebut, proyek-proyek bernilai triliunan rupiah menjadi sia-sia, lantaran persoalan mendasar seperti air bersih masih menjadi keluhan utama warga.
Pernyataan itu disampaikan Anhar usai menerima keluhan warga Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, yang hingga kini belum pernah merasakan aliran air bersih dari PDAM. Padahal, APBD Kota Samarinda telah menyentuh angka Rp5 triliun.
“Sejak dulu sampai sekarang, Kelurahan Bukuan belum pernah tersentuh layanan air PDAM. Ini ironi besar di kota dengan anggaran triliunan,” ucap Anhar.
Ia mengungkapkan, dari seluruh wilayah di Kecamatan Palaran, hanya sebagian kecil rumah yang menikmati layanan PDAM. Kelurahan Bukuan termasuk yang sama sekali belum mendapat akses tersebut.
Baca Juga
Anhar juga menanggapi narasi dari PDAM yang menyebut adanya pelarangan pemasangan jaringan air sebagai kendala. Ia membantah klaim tersebut, dan menegaskan bahwa upaya menghadirkan air bersih harusnya disambut, bukan dihambat.
“Pemerintah seharusnya berterima kasih kepada pihak swasta seperti almarhumah Ibu Neli, yang lebih dulu membantu warga melalui pengolahan air mandiri. Warga tak peduli siapa yang kelola, yang penting kualitas air dan pelayanannya bagus,” tegasnya.
Dewan Desak Pemkot Samarinda Benahi Layanan Air Bersih
Politikus PDI Perjuangan ini menyayangkan ketimpangan dalam prioritas pembangunan oleh Pemkot Samarinda. Menurutnya, pembangunan yang ideal adalah yang menjawab langsung kebutuhan dasar masyarakat.
“Untuk apa kita bangun terowongan ratusan miliar rupiah. Tapi, air minum saja warga belum dapat? Ini selalu jadi keluhan warga setiap kali saya reses,” kata Anhar.
Ia pun mendesak pemkot, agar lebih fokus membenahi layanan air bersih ketimbang mengejar proyek-proyek megah yang hanya bersifat kosmetik.
“Pembangunan seharusnya dilihat dari sejauh mana ia menjawab kebutuhan hidup rakyat. Air bersih adalah hak dasar. Kalau ini saja belum terpenuhi, maka arah pembangunan perlu dievaluasi,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
