Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Polemik tapal batas antara Kelurahan Saloloang dan Kelurahan Pejala kembali mencuat. Warga RT 8 Saloloang menyatakan penolakan terhadap rencana pemindahan batas wilayah yang disebut dilakukan tanpa sosialisasi.
Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) turun langsung meninjau lokasi yang menjadi titik sengketa, menyusul protes warga yang merasa status administrasi wilayahnya berubah secara sepihak.
Salah satu warga RT 8 Kelurahan Saloloang, Suraiyah Wahab, menegaskan bahwa sejak awal pembentukan kelurahan pada 1980-an, batas wilayah telah ditetapkan berdasarkan aliran sungai.
“Dari dulu batasnya sungai. Bapak saya kerja di kelurahan waktu itu, jadi tahu persis. Memang dibaginya berdasarkan batas sungai,” ujarnya saat ditemui di lokasi.
Menurut Suraiyah, perubahan batas wilayah bermula ketika seorang warga setempat, almarhum Haji Teni, mengajukan perpindahan administrasi ke Kelurahan Pejala. Namun, ia menilai perpindahan tersebut bersifat personal dan tidak seharusnya berdampak pada seluruh warga di RT 8.
“Beliau memang minta pindah ke Pejala, silakan saja. Tapi kami yang lain tidak pernah minta pindah. Kok sekarang kami semua malah dipindahkan tanpa sepengetahuan kami?” katanya.
Ia menyebut satu RT penuh terdampak rencana perubahan tersebut. RT 8 sendiri sebelumnya merupakan bagian dari RT 3 yang kemudian dimekarkan karena jumlah warga bertambah.
“Satu RT ini mau diambil semua. Kami tidak mau. Dari nenek moyang kami sudah di Saloloang, dulu dikenal Pondok Mariam. Tidak pernah masuk Pejala,” tegasnya.
Suraiyah mengaku warga baru mengetahui adanya perubahan status wilayah ketika hendak mengurus administrasi. Mereka terkejut karena disebut telah tercatat sebagai warga Pejala.
“Kami tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba dibilang sudah warga Pejala. Kok bisa? Kami ini orang Saloloang dari dulu,” ungkapnya.
Ia juga membantah adanya konflik sebelumnya terkait batas wilayah. Menurutnya, selama ini hubungan antarwarga berjalan aman dan kondusif.
“Tidak pernah ada konflik. Baru sekarang ini saja jadi ribut. Kami marah karena merasa tidak pernah diajak bicara,” ujarnya.
Warga berharap hasil pengecekan ulang tapal batas oleh pihak terkait dapat mempertimbangkan sejarah wilayah serta aspirasi masyarakat setempat.
“Yang jelas kami ingin tetap di Saloloang. Sudah nyaman di sini. Saya lahir di sini tahun 1970. Untuk apa harus pindah ke Pejala,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
