Maksimalkan Penyerapan Anggaran, Komisi III Dorong Pemkot Lakukan Lelang Proyek Dini

kaltim_akurasi
5 Views
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Muhammad Novan Syahronny Pasie. (Istimewa)

Penyerapan Anggaran yang berlangsung dengan cepat, di harapkan bisa berdampak pada cepatnya masyrakat merasakan dana pembangunan. Untuk itu mempercepat proses penyerapan anggaran ini pemerintah pun dapat menggunakan system lelang proyek dini.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Guna memaksimalkan penyerapan anggaran dan mempercepat pembangunan di Kota Tepian. Para wakil rakyat di Komisi III DPRD Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong pemerintah bisa melakukan lelang proyek dini di penghujung 2022.

Menurut Muhammad Novan Syahronny Pasie, hal itu dengan tujuan agar percepatan pertumbuhan infrastruktur bisa cepat di rasakan masyarakat. Langkah pelelangan dini itu kata Novan seperti yang ada di Kementerian PUPR RI dengan tujuan serupa.

“Contohnya ada pada APBN yang pada bulan September-Oktober dan ada lelang dini di bulan Desember. Sehingga tahun berikutnya (Januari) hanya menunggu pejabat yang menduduki, setelah di lantik pelaksanaan bisa berjalan,” ucap Novan, Senin (10/10/2022).

Penanganan Banjir

Dorongan Novan pada percepatan penggunaan anggaran dengan lelang dini itu bukan tanpa alasan. Jika salah satu percepatan itu bisa berfokus pada penanganan banjir yang bisa di lakukan karena merupakan permasalahan menahun yang terus terjadi di Kota Tepian.

“Jika kita bicara penanganan banjir, hal itu tidak bisa separuh-separuh, harus terkoneksi semua. Nanti di 2023 akan cenderung melanjutkan kegiatan yang belum selesai di 2022,” tambahnya.

Berdasarkan data laporan PUPR, ia mengatakan kalau rencana pengerjaan sejumlah infrastruktur untuk pengendalian banjir sudah 100 persen terlelang. Sehingga sampai akhir tahun 2022 tinggal kontrak dan pelaksanaan fisik yang harus dikerjakan.

Kendati lelang dilaporkan telah selesai terlaksana, namun hingga saat ini ia sebut realisasi anggaran fisik dari hasil hearing Agustus kemarin baru mencapai angka 50 persen. Dengan kondisi APBD Samarinda yang begitu terbatas, sehingga ditakutkan proyek infrastruktur akan molor dan kembali lanjut pada 2023 mendatang.

“Kalau realisasi anggaran cepat maka manfaatnya bisa dirasakan dengan cepat pula oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)

Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *