Sikapi Pemugaran Taman Jalan Pahlawan, Pemkot Samarinda Tampik Isu Buang-Buang Uang. Kepala DLH Nurrahmani menegaskan, jika proyek pemugaran taman Jalan Pahlawan telah diketahui dan mendapatkan persetujuan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Akurasi.id, Samarinda – Isu buang-buang anggaran untuk pengerjaan pemugaran taman yang berada di persimpangan Jalan Pahlawan dan Jalan Kusuma Bangsa ditampik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Pemkot berpendapat bahwa hal tersebut adalah pendapat yang tidak sepenuhnya benar.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin. Ia mengatakan, untuk memperjelas alur dilaksanakannya suatu kegiatan dimaksud, maka dapat mengkonfirmasi langsung kepada dinas terkait.
“Enggak sepenuhnya benar pendapat (kalau Pemkot Samarinda buang-buang duit) itu. Alasannya bisa dikonfirmasi langsung ke DLH,” tulis Sugeng dalam pesan singkatnya saat dikonfirmasi media di aplikasi WhatsApp, Rabu (11/8/2021).
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda, Nurrahmani menegaskan hal serupa, bahwa pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Revitalisasi taman itu, menurut dia, sebelumnya sudah berdasarkan konsultasi dan persetujuan Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Selain itu, dia menyebutkan, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tepian memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) tersendiri. Dalam eksekusinya, ada pihak yang bertugas menangani Covid-19. Begitupun instansi-instansi penopang lainnya yang turut membantu suskesnya tugas pemkot dalam menekan angka Covid-19.
“DLH memiliki tupoksi seperti pengerjaan sampah, begitupun pemugaran dan perawatan taman. Itu terus berjalan. Sedangkan yang menangani Covid-19 lain lagi OPD-nya. Toh, jika pun ada kegiatan yang diberikan ke pihak lain, itu juga berdampak ke sirkulasi ekonomi, mereka juga bisa hidup dan lain-lain,” terangnya.
Selain itu, wanita yang akrab disapa Yama ini juga menjelaskan, sebelumnya DLH telah menjalani refocusing anggaran. Hal ini dilakukan untuk memperbesar anggaran OPD lain yang membutuhkan tambahan. “Kemarin anggaran DLH juga turut refocusing, karena kondisinya mungkin APBD tidak mampu dan harus ada anggaran OPD lain yang diperbesar,” katanya.
Baca Juga
[irp]
Kendati demikian, ia menegaskan, meski anggaran DLH dipotong namun tidak mengurangi hal-hal yang urgen seperti penanganan sampah beserta gaji petugas yang mengurusi sampah. “Itu tidak mungkin kami kurangi. Toh anggarannya pun untuk pemugaran taman yang sesuai dengan tugas kami, bukannya dibawa jalan-jalan,” tutur dia.
Menurutnya, dalam kondisi seperti ini bukan berarti pembangunan dan perbaikan infrastruktur harus mandek. Pemerintah dan masyarakat harus bangkit agar pembangunan yang dapat memajukan kota terus berjalan. “Jadi pemerintah tetap memperhatikan penanganan COvid-19, namun geliatnya pembangunan harus tetap ada. Artinya seimbang ya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi Akurasi.id
