Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra, turut memberikan tanggapan mengenai rencana Samarinda bebas tambang pada 2026 mendatang. Menurutnya, pemkot harus memikirkan ulang rencana tersebut.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Wali Kota Andi Harun belum lama ini memberikan pernyataan mengenai rencana Samarinda bebas tambang di 2026 mendatang. Hal ini dilakukan sebab banyaknya tambang yang ada di Kota Tepian.
Pernyataan orang nomor wahid di Kota Tepian itu tak ayal menuai beragam tanggapan. Semisal yang diutarakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Samri Shaputra.
Kata dia, jika yang dibebaskan adalah tambang ilegal, maka hal tersebut bukanlah persolan. Namun, yang jadi masalah jika pembebasan aktivitas tambang legal alias resmi.
“Kalau yang dimaksud itu tambang ilegal, mungkin kita setuju. Tetapi, kalau tambang yang resmi, yang dimana tambang itu menyerap tenaga kerja sebanyak ratusan bahkan ribuan orang. Mungkin perlu dipikirkan kembali,” ucapnya, Kamis (09/02/23).
Politisi PKS itu juga mengatakan, lebih baik jika tambang yang ada diminimalisirkan. Apalagi tambang ilegal, atau yang memberikan dampak langsung ke masyarakat.
Terlebih, tambang ilegal di Kota Tepian telah menyebabkan dampak negatif kepada masyarakat. Seperti banjir dan longsor. Beberapa saat lalu, Samarinda bahkan mengalami salah satu banjir terparah akibat pembukaan lahan.
“Yang masih ada izinnya tetap dipantau. Kemudian, ketika batunya habis baru direklamasi. Hingga nanti bisa dirubah statusnya dari pertambangan menjadi pemukiman,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemkot Samarinda juga berhak membasmi tambang ini. Apalagi mendapat dukungan berpa bukti-bukti kerusakan alam yang terjadi.
“Tapi bukan berarti saya mendukung adanya tambang, apabila seperti tambang-tambang yang membahayakan masyarakat ya kita rekomendasikan untuk langsung ditutup saja,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Devi Nila Sari
