Kaltim.akurasi.id, Tenggarong – Penurunan kemampuan fiskal menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam menjalankan pembangunan daerah.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya berada di kisaran belasan triliun rupiah kini mengalami penyusutan signifikan, bahkan pada 2027 diperkirakan hanya berkisar Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, menjelaskan bahwa penyusunan visi dan misi Kukar Idaman Terbaik sebelumnya didasarkan pada asumsi kemampuan APBD selama tiga tahun terakhir, yakni 2023, 2024, dan 2025. Saat itu, kapasitas fiskal daerah masih relatif besar sehingga menjadi dasar perencanaan program pembangunan.
“Kalau bicara tahun 2026, asumsi yang dipakai yaitu APBD tahun 2023, 2024, dan 2025. Di mana pada 2023 APBD kita di angka Rp11 triliun, 2024 di angka Rp14 triliun, dan 2025 di angka Rp12,5 triliun. Inilah yang menjadi asumsi kita dalam menyusun visi-visi saat itu,” ungkapnya.
Namun, setelah mulai menjalankan pemerintahan, kondisi fiskal yang dihadapi ternyata mengalami perubahan. Aulia menyebut APBD Kukar berada di angka sekitar Rp7,9 triliun, sementara proyeksi anggaran tahun berikutnya diperkirakan kembali turun menjadi Rp5,9 triliun hingga Rp6,1 triliun.
“Setelah kami menjabat ternyata ada penurunan APBD kita di angka kemarin Rp7,9 triliun dan tahun depan prediksi kita di angka Rp5,9 sampai Rp6,1 triliun. Tentunya penyesuaian penurunan pendapatan kita itu berdampak atau berefek pada kemampuan belanja kita,” jelasnya.
Aulia menerangkan, dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua komponen biaya utama, yakni fixed cost atau biaya tetap dan dynamic cost atau biaya operasional yang dapat disesuaikan. Belanja pegawai menjadi salah satu komponen biaya tetap yang harus tetap dipenuhi meskipun kemampuan APBD mengalami penurunan.
“Kukar sekarang belanja pegawainya di angka Rp2,4 triliun. Itu membiayai sekitar 18.000 ASN, baik PNS maupun PPPK. Mau APBD berapa pun, belanja pegawainya relatif tetap,” katanya.
Sementara itu, untuk menyesuaikan kemampuan keuangan daerah, Pemkab Kukar melakukan rasionalisasi belanja operasional. Penghematan dilakukan terhadap berbagai kebutuhan penunjang aktivitas organisasi pemerintahan, seperti listrik, air, perjalanan dinas, serta belanja makan dan minum.
Aulia mengapresiasi jajaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Kukar Sunggono karena dinilai mampu melakukan efisiensi secara signifikan. Belanja operasional yang sebelumnya berada di kisaran Rp1,1 triliun kini direncanakan hanya sekitar Rp400 miliar.
“Dari tahun sebelumnya, 2025, 2024, 2023 itu kisaran Rp1,1 triliun. Di tahun 2026 nantinya hanya sekitar Rp400 miliar saja. Artinya terjadi penghematan sekitar Rp700 miliar. Itu di perspektif operasional cost,” tegasnya.
Menurut Aulia, perubahan kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus mengubah pola pengelolaan anggaran. Jika sebelumnya tantangan pemerintah lebih banyak berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia, kini pemerintah harus bekerja lebih keras mencari sumber pendapatan sekaligus memastikan setiap belanja memberikan manfaat maksimal.
“Dulu kita tidak punya hitung-hitungan kebutuhan minimum fiskal karena uang kita melimpah. Bahkan kata teman-teman waktu dulu, bukan isu mencarinya, tetapi isu menghabiskannya saja susah. Kalau tahun sekarang isu kita adalah bagaimana kita bisa mencari sebanyak-banyaknya pendapatan dan seoptimal-optimalnya belanja kita,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/uci)
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Suci Surya Dewi
