Kaltim.akurasi.id, Nusantara — Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN). Persetujuan ini menandai percepatan penguatan fungsi IKN sebagai pusat politik dan pemerintahan nasional.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa desain tersebut ditandatangani setelah melalui sejumlah penyempurnaan. Pembangunan ditargetkan rampung pada 2027, atau paling lambat semester I 2028.
“Presiden menekankan filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa. Dari kawasan ini akan lahir keputusan-keputusan besar negara,” ujarnya.
Proyek pembangunan kawasan ini sebenarnya telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Namun, desain sempat direvisi pada awal 2026 untuk menyesuaikan arahan Presiden. Penyempurnaan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna memastikan kawasan tidak hanya fungsional, tetapi juga merepresentasikan identitas nasional.
Sementara itu, kunjungan kerja pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke lokasi pembangunan pada Senin (20/4/2026) menjadi bagian dari pengawasan serta evaluasi kesiapan infrastruktur kelembagaan negara di IKN.
Ketua MPR, Ahmad Muzani, menilai desain yang disetujui telah memenuhi aspek representatif dan simbolik.
“Desain Gedung MPR, DPR, dan DPD sangat baik. Letaknya lebih tinggi dari rata-rata gedung pemerintahan, memberi kesan megah sekaligus mencerminkan kekuatan dan karakter keindonesiaan,” katanya.
Ia juga menyoroti percepatan pembangunan IKN yang kini telah beralih dari tahap perencanaan ke realisasi fisik. Sejumlah infrastruktur utama, seperti bandara, Istana Wakil Presiden, hingga masjid negara, disebut menunjukkan progres signifikan.
“Yang sebelumnya hanya konsep, kini sudah bisa dilihat dan dirasakan langsung,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
