Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menegaskan perawatan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) tidak boleh diabaikan meski kondisi anggaran daerah tengah terbatas. Menurut DPRD, pemeliharaan jembatan harus tetap menjadi prioritas demi menjamin keselamatan masyarakat dan menjaga fungsi infrastruktur vital tersebut.
Pernyataan ini menanggapi keluhan warga Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, terkait kondisi Jembatan Mahulu yang dinilai terus memburuk. Warga mengeluhkan kerusakan sambungan jembatan (expansion joint) yang kembali muncul hanya sekitar dua pekan setelah diperbaiki.
Selain itu, minimnya penerangan jalan dan belum tersedianya kamera pengawas (CCTV) membuat kawasan jembatan rawan kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal, hingga beberapa kali menjadi lokasi percobaan bunuh diri.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan pemerintah provinsi harus tetap memberikan perhatian serius terhadap pemeliharaan Jembatan Mahulu.
“Terkait Jembatan Mahakam Ulu, itu merupakan jalur vital angkutan barang yang menghubungkan Samarinda dengan pelabuhan peti kemas,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, intensitas lalu lintas kendaraan berat membuat Jembatan Mahulu membutuhkan perawatan yang lebih intensif dibandingkan ruas jalan lainnya.
“Karena dilalui alat berat, muatan berat, dan beban yang besar, tentu perawatan dan perbaikannya harus lebih ekstra dibandingkan jalan yang tidak dilalui kendaraan berat,” katanya.
Samsun menegaskan DPRD akan terus mengawal kebutuhan anggaran pemeliharaan jembatan tersebut. Menurutnya, apabila diperlukan tambahan anggaran untuk menjamin keselamatan pengguna jalan, DPRD siap memberikan dukungan.
Ia juga mendukung usulan pemasangan CCTV di kawasan Jembatan Mahulu sebagai upaya meningkatkan keamanan dan memudahkan pengawasan.
Meski kondisi fiskal daerah masih terbatas, Samsun menilai pemeliharaan infrastruktur tidak boleh ditunda.
“Apalagi kalau perawatan. Kalau perawatan terlambat, kerusakannya akan semakin parah dan biaya perbaikannya akan jauh lebih besar. Yang mungkin bisa ditunda adalah pembangunan akses-akses baru. Tapi kalau untuk perawatan, itu wajib diprioritaskan,” tegasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
