Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Ketidakpastian kebijakan fiskal pemerintah pusat sepanjang 2026 berdampak pada tersendatnya realisasi anggaran di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Memasuki triwulan kedua tahun anggaran, sejumlah program pembangunan fisik maupun nonfisik di PPU belum berjalan optimal karena pemerintah daerah masih fokus menyelesaikan kewajiban pembayaran pekerjaan tahun sebelumnya.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengatakan saat ini kondisi fiskal daerah masih cukup berat. Pemkab PPU, kata dia, masih memprioritaskan penyelesaian utang pekerjaan tahun sebelumnya yang nilainya mencapai sekitar Rp200 miliar.
“Semua masih berproses dalam tahapan administrasi, tetapi memang belum ada yang benar-benar terselesaikan,” ujar Muhajir, Rabu (20/5/2026).
Terkait opsi pinjaman daerah, termasuk melalui Bank Kaltimtara, Muhajir mengatakan hingga kini pemerintah daerah belum mengambil langkah tersebut.
Menurutnya, Pemkab PPU masih berupaya berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar dana transfer kurang bayar segera direalisasikan melalui Kementerian Keuangan.
“Jawabannya masih sama, kondisi keuangan negara memang sedang sulit,” katanya.
Muhajir menyebut pemerintah daerah masih menghitung berbagai kemungkinan jika hingga semester pertama sejumlah program belum juga bisa direalisasikan.
“Kami masih melihat langkah apa yang akan dilakukan dan akan didiskusikan bersama pihak-pihak terkait,” tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah PPU, Tohar, mengakui hingga kini belum ada kepastian terkait realisasi fiskal daerah pada 2026. Meski demikian, Pemkab PPU tetap berupaya memprioritaskan program yang bersumber dari dana earmark, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bantuan keuangan (Bankeu).
“Paling tidak kegiatan fisik yang sudah bersumber jelas mulai berjalan, sedangkan yang sifatnya diskresi di 2026 ini memang belum bergerak,” jelasnya.
Tohar mengatakan pembahasan APBD Perubahan nantinya menjadi penting untuk memastikan program mana saja yang realistis dijalankan agar pemerintah daerah tidak kembali menumpuk utang.
“Sebenarnya kami masih menunggu komitmen pemerintah pusat. Kalau pusat menjamin, tentu program-program yang sudah disusun akan dijalankan,” katanya.
Ia menegaskan kondisi tersebut tidak hanya terjadi di PPU, melainkan hampir di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Banyak daerah kini memilih berhati-hati dalam mengelola APBD di tengah ketidakpastian arah kebijakan fiskal nasional.
Menurut Tohar, kondisi ekonomi PPU sejauh ini masih cukup terbantu karena belanja pegawai tetap berjalan sehingga daya beli masyarakat masih terjaga.
“Syukurnya ekonomi kita masih relatif landai karena kebijakan bupati fokus menjaga belanja pegawai, sehingga daya beli masyarakat masih tertolong dari belanja ASN,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kepastian kondisi fiskal daerah sangat bergantung pada keputusan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan.
Tohar mengakui pemerintah daerah kini berada dalam dilema: mengambil pinjaman yang berpotensi menjadi beban utang baru, atau menunda realisasi program demi menghindari risiko keuangan yang lebih besar.
“Kalau program tidak jalan, pemerintah daerah terlihat seperti tidak bekerja. Tapi kalau dipaksakan tanpa kepastian fiskal, risikonya juga besar. Ini memang pilihan sulit,” ujarnya.
Menurutnya, selama belum ada kepastian kebijakan fiskal dari pemerintah pusat, Pemkab PPU belum dapat memastikan kapan kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga dapat diselesaikan.
“Kami masih menggantungkan harapan pada kebijakan pusat,” jelasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Redaksi Akurasi.id
