DBH Dipangkas, Kaltim Kehilangan Rp3 Triliun: “Kami Harus Lebih Kreatif,” Kata Wagub Seno Aji

Pendapatan Kalimantan Timur tahun ini menurun drastis. Di tengah pemotongan Dana Bagi Hasil dan merosotnya PAD, pemerintah provinsi kini dituntut mencari cara baru menjaga stabilitas fiskal.
Fajri
By
2k Views

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Upaya Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, bersama 17 gubernur lainnya menemui Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) belum membuahkan hasil. Pemerintah pusat tetap akan memberlakukan kebijakan pemangkasan hingga akhir 2025.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa meski penetapan anggaran telah dilakukan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji akan menambah alokasi DBH pada kuartal pertama tahun depan.

“Informasinya, kemungkinan antara Februari atau Maret 2026 akan ada tambahan dari DBH,” ujar Seno Aji, Minggu (12/10/2025).

Namun, ia mengakui nilai DBH yang diterima Kaltim tahun ini masih jauh dari yang semestinya. Ada sekitar Rp3 triliun lebih kekurangan dana yang belum terpenuhi.

“November nanti diperkirakan akan ada tambahan sekitar Rp1,1 triliun, tapi itu belum cukup menutup kekurangan yang ada,” jelasnya.

Selain pemangkasan DBH, Seno menyebut pendapatan asli daerah (PAD) juga mengalami penurunan. Kondisi ini berimbas langsung pada kemampuan fiskal daerah, termasuk kabupaten dan kota, karena dana transfer dari provinsi ikut berkurang.

“Karena sama-sama mengalami pengurangan, kami mendorong daerah untuk lebih kreatif dalam meningkatkan PAD masing-masing. Tidak bisa hanya bergantung pada DBH,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kondisi fiskal yang menurun, Pemprov Kaltim berencana meninjau kembali sejumlah program yang bisa dijalankan secara kolaboratif bersama pemerintah kabupaten dan kota.

“Kami akan bahas mana kegiatan yang bisa digabung antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota agar lebih efisien dan berdampak luas,” pungkasnya.

Sebagai informasi, selain Kaltim, 17 gubernur lain yang turut menemui Menteri Keuangan di antaranya berasal dari Jambi, Aceh, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Kepulauan Riau, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, DI Yogyakarta, Papua Pegunungan, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana
#printfriendly .related-sec { display: none !important; } .related-sec { display: none !important; } .elementor-2760 .elementor-element.elementor-element-0f8b039 { --display: none !important; } .elementor-2760 { display: none !important; }