Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kekeringan yang diperkirakan berlangsung hingga September 2026 mulai menekan sejumlah wilayah di Kalimantan Timur (Kaltim). Kondisi ini tak hanya mengancam ketersediaan air dan meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga mengganggu distribusi bahan pokok ke daerah dengan akses transportasi terbatas.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengakui pemerintah sebenarnya telah menerima prediksi mengenai kondisi cuaca tersebut. Namun, dari sisi penganggaran, pemerintah dinilai belum sepenuhnya siap menghadapi dampak kekeringan.
“Kita sebenarnya sudah mendapatkan prediksi mengenai kondisi tersebut, tetapi dari sisi penganggaran kita belum sepenuhnya siap menghadapi situasi seperti ini,” kata Hasanuddin.
Menurutnya, ketersediaan bahan pokok di Kaltim sejauh ini relatif aman. Persoalan justru muncul pada distribusi, terutama menuju wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas.
“Sebenarnya bahan pokoknya tersedia, hanya persoalannya sekarang adalah transportasinya. Kita memang memperkirakan kondisi ini masih akan berlangsung sampai September. Apalagi ada fenomena El Nino yang cukup panjang,” ujarnya.
Hasanuddin mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan karena kekeringan juga berpotensi meningkatkan risiko karhutla. Sejumlah titik kebakaran bahkan mulai muncul di Kabupaten Berau.
“Ini juga perlu diantisipasi karena berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan. Saat ini titik-titik kebakaran sudah mulai muncul di Berau. Untuk wilayah Kalimantan Timur, sejauh ini titik api masih dapat dikendalikan,” jelasnya.
Di sisi lain, distribusi bahan pokok dan bantuan ke sejumlah wilayah masih menghadapi kendala infrastruktur. Kondisi jalan yang rusak menjadi salah satu hambatan dalam pengiriman logistik.
“Memang kita terkendala dalam pengiriman bahan-bahan pokok seperti sembako dan kebutuhan lainnya ke wilayah tersebut, karena akses menuju ke sana cukup sulit. Pertama, ada beberapa ruas jalan yang rusak,” katanya.
Hasanuddin mengingatkan, persoalan akses menuju wilayah pedalaman bukan masalah baru. Pemerintah bahkan pernah menggunakan helikopter untuk mendukung distribusi ketika jalur darat tidak dapat dilalui.
Ia mencontohkan kondisi pada 2022–2023 ketika sejumlah wilayah hulu Kaltim terdampak banjir. Saat itu, akses darat terputus akibat banjir dan tingginya debit sungai. Pemerintah kemudian menyewa helikopter dari pihak swasta selama kurang lebih tiga bulan untuk mendukung distribusi dan mobilitas.
“Pemerintah pernah menyewa helikopter dari pihak swasta selama kurang lebih tiga bulan, salah satunya memang untuk mengantisipasi kondisi seperti ini,” ungkapnya.
Meski menghadapi kendala distribusi, Hasanuddin memastikan pemerintah tetap berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak. Ia menyebut Gubernur Kaltim juga telah menyampaikan rencana percepatan pengiriman bahan pokok.
“Pak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa bahan-bahan pokok akan diupayakan untuk dikirim,” tuturnya.
Menurut Hasanuddin, kondisi tersebut seharusnya menjadi evaluasi dalam penyusunan anggaran daerah. Pemerintah perlu memperhitungkan potensi bencana dan gangguan distribusi agar memiliki ruang fiskal untuk melakukan penanganan ketika kondisi serupa kembali terjadi.
“Saya berharap persoalan seperti ini bisa lebih diperhatikan dalam penganggaran,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
