Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berupaya menagih Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp2,5 triliun yang hingga kini belum disalurkan pemerintah pusat kepada Benua Etam.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengatakan dana tersebut merupakan hak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk tahun anggaran 2023 dan 2024 yang hingga kini masih tertahan di pemerintah pusat.
“Dana tersebut hingga saat ini masih belum dibayarkan atau belum tersalurkan,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Gedung E DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, Senin (13/7/2026).
Politikus Partai Golkar yang akrab disapa Hamas itu mengatakan pihaknya berencana membahas persoalan tersebut bersama Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, serta sektor jasa keuangan.
“Awalnya, fraksi-fraksi DPRD juga berencana bertemu dengan Komisi XI DPR RI. Namun, karena jadwal Komisi XI cukup padat, pertemuan belum bisa terlaksana. Nanti akan kami jadwalkan ulang,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta selama tiga hari, mulai Selasa (14/7/2026) hingga Kamis (16/7/2026).
Dia bilang, fokus konsultasi dalam kunjungan tersebut diarahkan pada pembahasan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025, termasuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ada sejumlah rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti dan ada pula yang belum. Hal-hal itu yang akan kami konsultasikan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan terdapat sekitar 58 temuan BPK yang menjadi bahan pembahasan. Selain itu, DPRD juga akan memberikan perhatian terhadap sejumlah indikator pembangunan daerah, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pembangunan infrastruktur, khususnya sektor permukiman, serta sektor pendidikan dan kesehatan.
“Hal itu menjadi catatan juga bagi kami,” katanya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
