Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Menyongsong kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terus mematangkan rencana pembangunan jalur Sotek–Bongan. Proyek strategis ini diharapkan menjadi penghubung utama antara Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Barat (Kubar), sekaligus memperkuat konektivitas menuju wilayah barat IKN.
Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR-Pera Kaltim, Hariadi Purwatmoko, mengatakan pihaknya saat ini tengah menuntaskan tahapan perencanaan. Fokus utama diarahkan pada penyusunan desain teknis dan dokumen lingkungan sebagai prasyarat sebelum pelaksanaan pengadaan lahan dan pembangunan fisik dimulai.
“Tahun ini kami selesaikan dulu desain dan kajian lingkungannya. Setelah dua dokumen itu rampung, baru bisa lanjut ke proses pengadaan tanah dan konstruksi,” jelas Hariadi, Selasa (11/11/2025).
Ia menuturkan, keberadaan jalur Sotek–Bongan akan memberikan dampak besar bagi mobilitas masyarakat. Selama ini, warga PPU dan Kubar harus menempuh jalur panjang melalui Kutai Kartanegara atau Samarinda untuk beraktivitas antardaerah.
“Ruas ini sangat strategis, karena bisa menjadi jalur alternatif menuju IKN. Manfaatnya tidak hanya bagi transportasi, tetapi juga untuk memperlancar arus perdagangan dan distribusi barang,” ujarnya.
Baca Juga
Dinas PUPR-Pera Kaltim menargetkan penyusunan desain dan dokumen lingkungan rampung pada akhir tahun ini. Setelah itu, fokus akan bergeser ke tahapan pengadaan lahan pada 2026.
Meski pembangunan fisiknya belum dianggarkan dalam APBD tahun depan, Pemprov Kaltim tetap menyiapkan seluruh dokumen pendukung agar proyek dapat langsung dijalankan begitu pendanaan tersedia.
Hariadi menambahkan, ruas Sotek–Bongan masuk dalam proyek prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim, karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah barat provinsi. Selain memperpendek jarak tempuh, jalur ini juga akan membuka peluang distribusi logistik dan hasil perkebunan secara lebih efisien.
Baca Juga
“Koordinasi lintas instansi terus kami lakukan, baik dengan Pemkab PPU dan Kutai Barat maupun kementerian terkait. Harapannya, jalur ini bisa segera terealisasi untuk mendukung akses IKN dari berbagai arah,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
