Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pada hari unjuk rasa yang digelar di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), pemerintah provinsi (Pemprov) memastikan jika bangunan ini tidak akan kosong. Dalam kata lain, aktivitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan tersebut dipastikan berjalan normal.
Meskipun dikabarkan bahwa sebanyak 4.000 massa demontrasi akan menggeruduk kantor yang terletak di Jalan Gajah Mada, Jawa, Samarinda Ulu, ini.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal mengatakan, jika tidak ada libur maupun work from home (WFH) bagi pegawai pemprov.
“Tidak ada libur atau WFH, pelayanan tetap jalan,” tuturnya di Samarinda, Senin (30/4/2026).
Meski begitu, kata Faisal, pegawai yang bekerja di bagian kesekretariatan atau Kantor Gubernur Kaltim akan ada penyesuaian. Sementara ASN yang bekerja di luar lingkungan tersebut akan tetap masuk seperti biasa.
Termasuk pejabat eselon II dan III, tidak boleh meninggalkan tempat bekerja. Mereka harus berada di lokasi terutama saat dibutuhkan oleh pimpinan. Ia menegaskan, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas.
“Bagi mereka yang bertugas untuk melayani masyarakat, maka wajib tetap bertugas,” singkatnya.
Sebagai informasi, pada Selasa (21/4/2026), dikabarkan sebanyak 4000 massa yang tergabung dalam Aliansi Perjuangan Masyarakat Kalimantan Timur akan melakukan aksi di Kantor DPRD Kaltim dilanjutkan Kantor Gubernur Kaltim.
Dengan tiga poin tuntutan, yaitu evaluasi seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, stop praktik KKN di Kaltim, dan mendesak DPRD Kaltim menjalankan fungsi pengawasan secara total. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
