Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Komisi III DPRD Samarinda menyoroti pentingnya mekanisme verifikasi dan pengawasan dalam pelaksanaan program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan proses pendataan dan verifikasi menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa penerima bantuan memang berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, dengan kondisi rumah yang benar-benar tidak layak huni.
“Jangan sampai ada warga yang sebenarnya masih memiliki rumah layak, tetapi justru menerima bantuan. Sementara masyarakat yang lebih membutuhkan malah tidak terakomodasi,” ujarnya.
Rohim menilai, pengawasan harus dilakukan sejak tahap pendataan hingga proses pelaksanaan pembangunan di lapangan. Dengan demikian, potensi kesalahan sasaran dapat diminimalkan.
Ia menjelaskan, bahwa program RTLH merupakan bentuk pelayanan dasar pemerintah kepada masyarakat sehingga ketepatan sasaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
“Program ini bagus, tetapi akan jauh lebih baik apabila pengawasannya juga kuat sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Selain verifikasi administrasi, menurut Rohim, pemerintah juga perlu melakukan pengecekan kondisi fisik rumah secara langsung agar penilaian kelayakan dapat dilakukan secara objektif.
DPRD Samarinda, lanjutnya, selama ini rutin menerima masukan dari masyarakat terkait pelaksanaan program tersebut dan menjadikan berbagai temuan lapangan sebagai bahan evaluasi bersama perangkat daerah.
“Tujuan utama program ini adalah membantu masyarakat yang paling membutuhkan. Karena itu, mekanisme pengawasannya harus benar-benar diperkuat agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
Ia berharap, evaluasi terhadap sistem verifikasi dapat terus dilakukan sehingga kualitas pelaksanaan program RTLH di Samarinda semakin baik dari tahun ke tahun. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
