Kaltim.akurasi.id, Penajam – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) akan menyesuaikan kebijakan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 dengan kemampuan keuangan daerah. Tingginya belanja pegawai menjadi salah satu pertimbangan agar alokasi anggaran untuk pelayanan publik tetap terjaga.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin, mengatakan penambahan pegawai tidak bisa hanya didasarkan pada kebutuhan personel. Pemerintah daerah juga harus memperhitungkan kemampuan anggaran serta kebutuhan riil organisasi perangkat daerah (OPD).
“Jika belanja pegawai masih tinggi pada 2027, kita akan melihat arah kebijakan dan kemampuan anggaran sebelum menentukan proses pengangkatan. Pengangkatan pegawai tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan penempatannya,” tutur Khairudin.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan aparatur dan kemampuan fiskal. Hal ini penting agar pembiayaan pegawai tidak mengurangi ruang anggaran untuk pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai belanja pegawai lebih besar daripada belanja untuk pelayanan publik,” tegasnya.
Khairudin menyebutkan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menjadi salah satu skema yang diprioritaskan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Meski demikian, pelaksanaannya tetap akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masing-masing instansi.
Ia menjelaskan, penentuan kebutuhan pegawai harus dilakukan berdasarkan fungsi dan beban kerja setiap OPD. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan prioritas penempatan personel agar lebih efektif dan sesuai kebutuhan pelayanan.
Sektor Pendidikan dan Kesehatan Masih jadi Prioritas CPNS 2027
Sementara itu, peluang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027 juga akan bergantung pada skala prioritas dan keberlanjutan program pelayanan. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika pada 2027 ada penerimaan CPNS, prosesnya juga akan mempertimbangkan skala prioritas dan program pelayanan yang berkelanjutan, terutama untuk tenaga pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Khairudin menegaskan, perencanaan kebutuhan ASN harus memperhatikan jumlah pegawai, ketepatan penempatan, serta kemampuan pemerintah daerah membiayai kebutuhan aparatur dalam jangka panjang.
Karena itu, Pemkab PPU akan mengevaluasi belanja pegawai dan kapasitas anggaran sebelum menentukan kebijakan kepegawaian pada 2027. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pemenuhan kebutuhan aparatur tetap berjalan tanpa mengurangi alokasi anggaran untuk pelayanan publik.
“Ke depan, arah kebijakan kepegawaian PPU pada 2027 akan bergantung pada evaluasi belanja pegawai dan kemampuan anggaran daerah,” tutup Khairudin. (adv/diskominfoppu/dv)
Editor: Devi Nila Sari
