Kaltim.akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang mendorong pemerintah daerah memperkuat edukasi kesehatan reproduksi bagi pelajar sebagai langkah preventif untuk menekan meningkatnya kasus kehamilan remaja. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara terstruktur melalui sosialisasi rutin di sekolah, bahkan jika diperlukan menjadi bagian dari materi pembelajaran.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menilai persoalan kehamilan pada usia anak tidak bisa lagi dipandang sebagai kasus biasa. Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga tokoh masyarakat.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak tepat jika hanya mencari pihak yang harus disalahkan. Yang lebih penting adalah membangun sinergi agar kasus serupa dapat dicegah sejak dini.
“Pemerintah harus memaksimalkan fungsinya, tetapi orang tua juga harus lebih berperan karena mereka yang paling mengetahui aktivitas anak-anaknya. Semua harus terlibat dalam menyelesaikan persoalan ini,” ujarnya.
Sahib meminta dinas terkait, khususnya yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, lebih aktif memberikan penyuluhan kepada pelajar di tingkat SMP maupun SMA. Menurutnya, sosialisasi tidak cukup dilakukan secara insidental, tetapi perlu dijadwalkan secara berkala agar remaja memahami risiko yang dapat timbul akibat pergaulan bebas maupun kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi.
“Minimal sebulan sekali harus ada sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kalau memang diperlukan, pendidikan kesehatan reproduksi juga bisa menjadi bagian dari materi yang diberikan kepada siswa agar mereka memahami dampak dari setiap tindakan yang dilakukan,” katanya.
Selain edukasi, DPRD juga menilai pemerintah perlu memiliki basis data yang komprehensif mengenai kasus kehamilan usia anak. Pendataan dari seluruh fasilitas kesehatan dinilai penting untuk mengetahui pola penyebab, wilayah dengan angka kasus tertinggi, hingga kelompok usia yang paling rentan sehingga kebijakan yang disusun benar-benar tepat sasaran.
Menurut Sahib, analisis berbasis data akan membantu pemerintah menentukan langkah pencegahan yang lebih efektif dibandingkan hanya berfokus pada penanganan setelah kasus terjadi.
Ia juga mengingatkan bahwa tingginya kasus kehamilan remaja bertolak belakang dengan predikat Bontang sebagai Kota Layak Anak. Karena itu, ia berharap seluruh pemangku kepentingan menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian bersama agar generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih aman, sehat, dan terlindungi.
“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, sekolah, orang tua, tokoh agama, dan masyarakat harus bergerak bersama agar kejadian seperti ini tidak terus berulang di masa mendatang,” tutupnya. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
