Kaltim.akurasi.id, Bontang – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus mencari peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026. Salah satu potensi yang menjadi perhatian Komisi B DPRD Bontang yakni optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan Badak LNG yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi pendapatan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan target PAD Bontang pada 2026 ditetapkan sebesar Rp371 miliar. Untuk mencapai angka tersebut, pemerintah daerah perlu menggali berbagai sumber pendapatan yang selama ini belum maksimal.
Menurutnya, kawasan Badak LNG menjadi salah satu sektor strategis yang berpotensi memberikan tambahan pemasukan bagi daerah apabila pengelolaan pajaknya dapat dioptimalkan.
“Kami melihat ada potensi besar dari PBB yang ada di wilayah PT Badak LNG. Ini harus kita perjuangkan agar manfaatnya bisa lebih besar untuk daerah,” ujar Rustam belum lama ini.
Ia menjelaskan, Komisi B akan mendorong pembahasan terkait pengelolaan PBB tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, termasuk berkoordinasi dengan Direktorat Keuangan. Langkah itu dilakukan agar skema pengelolaan pajak di kawasan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap PAD Bontang.
Rustam menyebut sejumlah daerah lain telah berhasil mengoptimalkan sektor pajak serupa sebagai sumber pendapatan tambahan. Karena itu, Bontang juga perlu mengambil langkah agar potensi yang tersedia tidak terlewatkan.
“Daerah lain sudah ada yang berhasil mengelola potensi pajaknya dengan baik. Kita ingin Bontang juga bisa memaksimalkan peluang yang ada,” katanya.
Selain membahas potensi PBB Badak LNG, Komisi B juga mengevaluasi capaian pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi. Berdasarkan data sementara, realisasi retribusi daerah masih berada di angka sekitar Rp46 miliar dari target Rp128 miliar atau baru mencapai 34 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian dewan karena PAD memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Bontang.
Rustam meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil pendapatan untuk lebih aktif mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan. Ia juga meminta OPD menyiapkan prognosis capaian pendapatan sebagai bahan evaluasi karena tahun anggaran 2026 telah memasuki pertengahan periode.
“Kita perlu menghitung semua capaian dari 16 OPD, termasuk kecamatan. Kalau ada potensi yang bisa ditingkatkan, harus segera disiapkan langkahnya,” jelasnya. (adv/dprdbontang/cha/uci)
Penulis: Siti Rosidah More
Editor: Suci Surya Dewi
