Komisi III DPRD Kaltim gelar RDP untuk mengurai persoalan banjir di jalur Trans Kalimantan Kukar-Kubar. RDP tersebut menghadirkan tiga perusahaan tambang yang diduga sebagai penyebab banjir.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Banjir yang merendam jalan nasional ruas simpang Kajuq-SP 3 Damai daerah Kajuq, Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat pekan lalu membuat Komisi III DPRD Kaltim angkat suara.
Berkenaan dengan ini, Komisi III DPRD Kaltim secara khusus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengurai persoalan tersebut. Termasuk, memanggil langsung 3 perusahaan tambang yang diduga sebagai penyebab banjir. Yang memutus akses masyarakat Kubar dan Mahakam Ulu.
Tiga perusahaan itu, yakni PT TCM, PT FKP, dan PT TSA. Selain itu, rapat ini juga turut menghadirkan pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur (BBPJNKT).
Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang menjelaskan, banjir itu terjadi karena curah hujan yang cukup tinggi. Sebab, ada gorong-gorong yang seharusnya menjadi tempat keluar air, tidak berfungsi secara maksimal. Sehingga, menyebabkan air tidak dapat keluar.
Baca Juga
Oleh karena itu, untuk solusi jangka pendek, pihaknya mendorong agar pekerjaan gorong-gorong cepat diselesaikan. Karena, diameter gorong-gorong sebelumnya memang cuma 1,5 meter. Sehingga, pekerjaan ini dimaksudkan untuk memperlebar diameter gorong-gorong menjadi 2,4 meter. Dengan harapan, pelebaran ini nantinya akan membantu penyaluran air.
“Kedua, selama curah hujan masih tinggi, kami juga meminta agar pihak perusahaan standby pompa. Karena, sebelumnya terbantu. Banjir bisa cepat turun,” tuturnya kepada awak media, usai RDP di Gedung E DPRD Kaltim, Selasa (20/9/2022).
Dewan Dorong Perusahaan Bertanggungjawab
Ketiga, pihaknya juga mendorong agar perusahaan bertanggungjawab memperbaiki jalan berlubang akibat banjir tersebut. Saat ini, pihak perusahaan sedang tahap persiapan untuk pengaspalan.
“Dalam jangka waktu satu minggu, kami akan ke lapangan untuk mengecek keadaan jalan dan gorong-gorong,” ujarnya.
Sementara untuk penanganan jangka panjangnya, pihaknya mendorong agar perusahaan dan BBPJNKT duduk bersama merumuskan solusi jangka panjang. Karena, jalan tersebut memang terletak di palung atau cekungan. Sehingga, ketika hujan dengan intensitas tinggi, ada kemungkinan jalan akan kembali banjir.
“Tadi ada juga usulan pemerintah dan perusahaan meninggikan jalan tersebut seperti jembatan. Sehingga, anggarannya tidak hanya terfokus ke pemerintah. Selain itu, kami juga akan mengevaluasi seberapa tangguh gorong-gorong mampu menjadi tempat keluar air. Jangan sampai di kemudian hari minta pelebaran lagi. Karena bukan tidak mungkin, di kemudian hari perusahaan akan perluasan lahan,” pungkasnya. (*/adv/diskominfokaltim)
Penulis/Editor: Devi Nila Sari
