Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai besaran bantuan program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah perlu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi harga saat ini.
Menurutnya, nominal bantuan yang selama ini berkisar Rp20 juta per rumah dinilai tidak lagi cukup untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Kenaikan harga material bangunan dan jasa tukang dalam beberapa tahun terakhir membuat kemampuan daya beli program tersebut terus menurun.
“Kalau masih menggunakan angka Rp20 juta, kami khawatir hasilnya tidak signifikan. Paling hanya cukup untuk perbaikan kecil atau menambal bagian-bagian tertentu saja,” ujar Abdul Rohim.
Ia menjelaskan, program perbaikan rumah di Samarinda selama ini dikenal dengan konsep Aladin, yakni perbaikan atap, lantai, dan dinding sebagai tiga komponen utama agar rumah dapat kembali memenuhi standar kelayakan huni.
Namun, menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian ulang mengenai kebutuhan biaya minimum agar sebuah rumah yang sebelumnya tidak layak benar-benar dapat berubah menjadi rumah yang layak ditempati.
“Harus dihitung kembali berapa kebutuhan riil untuk memperbaiki atap, lantai, dan dinding hingga rumah itu benar-benar layak huni,” katanya.
Komisi III DPRD Samarinda juga telah menyampaikan masukan tersebut kepada perangkat daerah terkait, agar evaluasi besaran bantuan dapat dilakukan dalam penyusunan anggaran berikutnya.
Rohim menegaskan, program RTLH merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, efektivitas program harus menjadi perhatian utama agar bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak nyata bagi penerima.
“Rumah yang layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai bantuan sudah diberikan tetapi hasil perbaikannya tidak cukup mengubah kondisi rumah secara signifikan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
