Dewan desak polisi tindak tegas maraknya serangan buzzer di media sosial. Karena bisa mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, kembali angkat bicara soal masifnya serangan buzzer yang menyerangnya di media sosial. Ia menyayangkan, lambannya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti laporan resmi yang telah diajukan, terkait dugaan penyebaran fitnah terhadap dirinya.
Menurut Adnan, hingga saat ini belum ada perkembangan berarti dari kepolisian dalam mengusut kasus tersebut. Padahal, kata dia, laporan telah dimasukkan secara prosedural dan disertai bukti pendukung.
“Laporan sudah kami masukkan secara resmi. Tapi sampai sekarang belum ada progres yang jelas. Rasanya janggal jika kasus seperti ini terkesan dibiarkan,” kata dia.
Adnan menyoroti perbandingan penanganan aparat dalam kasus serupa di tingkat nasional. Ia menyontohkan, cepatnya penelusuran terhadap akun-akun yang menyerang institusi besar seperti Kejaksaan Agung.
“Waktu kejadian buzzer nyerang Kejagung, responsnya cepat. Artinya, kalau ada niat serius, akun-akun penyebar fitnah seperti ini bisa ditindak. Pertanyaannya tinggal, mau atau tidak?” ujarnya.
Bagi Adnan, serangan buzzer bukan lagi sekadar persoalan personal. Ia menilai, jika terus dibiarkan, serangan semacam ini akan berdampak luas terhadap kepercayaan publik pada lembaga legislatif daerah.
“Yang jadi korban bukan cuma saya. Ini menyangkut citra DPRD. Jangan sampai publik mengeneralisasi seolah semua anggota dewan bisa dikendalikan opini murahan di media sosial,” ungkapnya.
Adnan Tegaskan Bukan Anti Kritik, Jalur yang Dipakai Harus Bersifat Demokrasi
Ia juga menyinggung, maraknya akun anonim yang bebas menyebar informasi bohong dan memelintir fakta untuk menggiring opini publik.
“Cara kerja akun-akun ini sudah sistematis. Mereka bukan sekadar pengguna biasa, tapi ada agenda besar yang sedang dimainkan. Ini berbahaya buat demokrasi kita,” ucapnya.
Adnan pun mendesak, agar aparat segera bertindak tegas. Menurutnya, pembiaran hanya akan memperkuat budaya fitnah dan mencederai ruang demokrasi yang sehat.
“Kalau dibiarkan, ini akan menjadi budaya. Nanti siapa saja bisa difitnah tanpa dasar. Harus ada efek jera,” tegasnya.
Meski begitu, ia menegaskan dirinya tidak anti kritik. Kritik yang berbasis data dan fakta tetap dibutuhkan dalam kerja-kerja demokrasi.
“Kalau mau kritik saya soal kinerja, silakan. Tapi jangan pakai fitnah dan hoaks. Itu beda cerita, dan saya akan lawan dengan semua cara hukum yang tersedia,” imbuhnya.
Ia pun berharap, Samarinda bisa menjadi contoh bagi kota lain dalam membangun demokrasi yang matang dan beradab.
“Ini bukan cuma soal saya. Ini soal bagaimana kita bersama-sama menjaga agar demokrasi tidak rusak oleh narasi kotor yang menyesatkan,” tutupnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
