Dalam Rakernas X PKK 2025, Menteri Koperasi Budi Arie mengajak kader PKK aktif terlibat dalam manajemen koperasi desa, seiring program Koperasi Merah Putih dan upaya memperkuat peran perempuan dalam ekonomi kerakyatan.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda — Tim Penggerak PKK (TP PKK) diajak untuk berperan aktif dalam menghidupkan koperasi desa, seiring dengan program nasional Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie, menekankan pentingnya peran perempuan dalam menyukseskan inisiatif tersebut.
Budi menyampaikan, dari total 29,8 juta anggota koperasi di Indonesia, sebanyak 49 persen merupakan perempuan. Begitu juga dengan karyawan koperasi, 38 persen di antaranya adalah perempuan. Namun, keterlibatan perempuan di posisi manajerial masih tergolong rendah. Hanya 20 persen perempuan yang menduduki posisi manajemen tingkat atas, dan 22 persen di level menengah.
Berangkat dari data tersebut, Budi mendorong TP PKK untuk terus mengambil peran dalam membangun dan mengembangkan koperasi di wilayah masing-masing.
“Koperasi bisa berjalan karena kolaborasi dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk TP PKK. Saya harap kita semua bisa bekerja sama demi memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia,” ujar Budi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025, yang digelar di Plenary Hall, Convention Center Samarinda, Jalan Wahid Hasyim, Sempaja Utara, pada Selasa (8/7/2025).
Ia mengungkapkan bahwa hingga 2024 terdapat 131.618 koperasi aktif di Indonesia, dengan jumlah anggota mencapai 29,8 juta orang dan total aset senilai Rp298 triliun. Namun menurutnya, angka tersebut masih jauh dari ideal jika dibandingkan dengan cita-cita ekonomi gotong royong dalam semangat Pancasila.
Melalui program Koperasi Merah Putih, pemerintah berharap koperasi dapat kembali menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini, TP PKK diharapkan turut berperan aktif melalui pembentukan kelompok usaha dan Koperasi Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).
Selain itu, kader PKK juga diminta memastikan tata kelola koperasi dijalankan secara transparan, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.
“Saya berharap ibu-ibu PKK dapat terlibat dalam semua gerakan koperasi, karena koperasi adalah utang sejarah kita terhadap para pendiri bangsa,” ujar Budi. (Adv/diskominfokaltim/Prb/ty/yed)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
