Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti menjelaskan, penyediaan beasiswa pendidikan bagi masyarakat perlu melihat keuangan daerah.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – DPRD Samarinda menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda. Dalam kesempatan itu, HMI menyampaikan aspirasi agar disediakan beasiswa pendidikan untuk warga Samarinda.
Mengingat, banyak anak harus putus sekolah atau terpaksa memendam mimpi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena, terkendala biaya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti mengungkapkan, bahwa untuk menyediakan beasiswa bagi anak-anak di Kota Tepian perlu melihat kondisi keuangan daerah. Sementara, untuk saat ini dikatakannya, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda masih belum mampu.
“Sebenarnya bisa kalau dipaksakan, tetapi kita tidak akan bisa membangun sekolah-sekolah yang terendam banjir, yang terkena longsor. Lalu, tidak dapat membayar insentif guru dengan pembiayaan yang cukup tinggi. Karena dengan melihat jumlah guru kita di Samarinda, merupakan yang terbanyak di Kaltim,” ungkap Puji.
Baca Juga
Mayoritas Anggaran Pendidikan untuk Gaji Guru
Puji mengungkapkan, jumlah guru di Samarinda mencapai 10 ribu orang, mencakup sekolah negeri maupun swasta. Kemudian, ada sekira 7 ribu guru termasuk dari Kementerian Agaman (Kemenag) yang juga menjadi tanggung jawab pemkot.
Gaji maupun tunjangan guru tersebut termasuk ke dalam nilai 20 persen anggaran pendidikan. Dimana, untuk di Samarinda sendiri mencapai Rp836 miliar.
Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan daerah (Perda) dan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2009, terkait nilai 20 persen itu di luar gaji dan tunjangan. Sebab, kenyataan di seluruh indonesia itu masuk gaji dan tunjangan.
Baca Juga
“Jumlah yang besar memang. Tapi, bisa dibayangkan Rp800 miliar itu, untuk gaji, tunjangan, sertifikasi dan TPP guru, termasuk yang ASN, sudah menghabiskan sekira Rp506 miliar. Jadi, hanya tersisa sekira Rp250 miliar sampai Rp300 miliar untuk pendidikan yang lainnya,” ungkapnya.
Puji menegaskan, bahwa fokus pemerintah saat ini ialah infrastruktur atau pembangunan gedung sekolah. Tahun ini saja, ada sekira 17 bangunan sekolah yang dikerjakan.
Sementara, untuk pembiayaan pendidikan, masih bisa tercukupi melalui program Orang Tua Asuh. Program ini melibatkan orang-orang yang secara suka rela memberikan bantuan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin.
“Kita sudah melakukan pendataan. Sesuai dengan DTKS di Samarinda ada sekitar 1.600 KK yang termasuk dalam golongan miskin ekstrem. Pemberian bantuan tersebut wajib kita berikan kepada masyarakat yang benar -benar membutuhkan. Khususnya, dalam mendapatkan pendidikan,” tutupnya. (adv/dprdsamarinda)
Penulis: Dhion
Editor: Devi Nila Sari
