Kabar adanya pemotongan Insentif Guru turut mendapat respon dari Komisi IV DPRD Samarinda. Anggota dewan ini menggap demo yang belum lama ini terjadi adalah hal wajar. Karena merespon adanya isu pemotongan pendapatan mereka yaitu insentif guru.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Isu pemotongan insentif guru yang terjadi di Samarinda beberapa waktu belakangan akhirnya direspon keras dengan aksi demo besar-besaran para tenaga didik pada Senin (3/10/2022) kemarin.
Meski Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah memberikan jawabannya, namun menurut Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti kalau hal itu lumrah. Sebab para tenaga didik hanya ingin memastikan dan memperjuangkan hak kesejahteraan mereka.
“Untuk para guru yang telah memperjuangkan haknya terkait isu pemotongan insentif ini merupakan sesuatu yang mestinya mereka lakukan, agar penyesuaian terhadap taraf kesejahteraan dan pelayanan pendidikan bisa berjalan dengan baik,” ujar Sri Puji, Senin (3/10/2022).
Kendati demikian, Ia mengakui wacana pemotongan itu adalah bentuk tindak lanjut dari temuan BPK terkait adanya penerimaan ganda, yakni guru yang mendapatkan insentif dan tunjangan profesi sekaligus.
“Dengan adanya temuan dari BPK itu terkait pembayaran yang double, maka tidak sesuai regulasi,” jelasnya.
Permohonan Peninjauan Ulang Pemotongan Insentif Guru
Namun begitu, Sri menjelaskan kebijakan pemotongan insentif ini perlu peninjauan ulang. Sehingga pengelolaan administrasi dan keuangan Pemkot Samarinda dapat berjalan dengan baik.
“Jika betul pemotongan itu terjadi, maka akan berdampak pada ketidaksejahteraan pada guru yang tengah mendidik penerus bangsa,” tegasnya.
Ia berharap agar kesejahteraan guru tetap menjadi perhatian utama, apalagi jika pembuatan regulasi yang memberikan gaji standar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Tujuannya agar tenaga pendidik yang bergelar pahlawan tanpa tanda jasa ini bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi generasi muda.
“Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, perlu sekali kita menghargai seorang guru yang tidak mengharapkan balas budi,” pungkasnya. (adv/dprdsamarinda/upk)
Penulis: Upik
Editor: Muhammad Raka
