Lemahnya sinkronisasi pembangunan antar pemerintah disebut perparah banjir di Samarinda. Seperti kegiatan semenisasi yang banyak dikeluhkan warga di Jalan DI Panjaitan belum lama ini. Anggota DPRD menilai, itu adalah pekerjaan yang membuang-buang uang.
Akurasi.id, Samarinda – Lemahnya sinkronisasi pembangunan antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda disebut kerap menyebabkan masalah. Alhasil, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi berdampak kepada munculnya beberapa titik banjir baru.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda Samri Shaputra mengatakan, munculnya beberapa titik banjir baru di Samarinda terkadang disebabkan program semenisasi pemerintah. Yang menjadi persoalan, kerap kali program tersebut dilakukan dengan perencanaan yang keliru.
Menurutnya, sangat jarang kegiatan semenisasi pemerintah dilakukan dengan memperhatikan pembuatan drainase sebagai tempat aliran air. Padahal, hal tersebut sangat penting agar air tidak tertahan di kawasan jalan. Untuk itu, pemerintah harus jeli dalam melihat penyebab banjir di suatu kawasan.
Baca Juga
“Ini sebenarnya perencanaan yang kurang matang. Pembangunan yang satu dan lainnya sering tidak sinkron. Ini kadang-kadang jarang diperhatikan. Hanya membuat program sesuai keinginan. Kami dari DPRD juga mengkritisi hal itu,” kata dia, saat di temui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Seperti kegiatan semenisasi yang banyak dikeluhkan warga di Jalan DI Panjaitan belum lama ini. Ia menilai, itu adalah pekerjaan yang membuang-buang uang. Pihaknya pun berharap, ada koordinasi antara pemprov dan pemkot ketika melakukan pembangunan.
Misal ketika dilakukan pengecoran, salah satu pihak bisa dialihkan dalam pekerjaan drainase. Terlebih, dengan adanya beberapa Bankeu untuk kegiatan penanggulangan banjir di Kota Tepian.
[irp]
“Ini kadang-kadang tumpang tindih. Pemkot baru selesai, Pemprov ikut langsung melapis. Jadinya, dana awalnya tenggelam di telan bumi. Artinya ini tidak bermanfaat bagi masyarakat. Jadi dinas terkait perencanaannya harus matang ketika menetapkan titik proyek,” paparnya.
Di sisi lain, anggota DPRD Samarinda dari Fraksi PKS ini juga mengkritisi, pembuatan program yang didasarkan kepada keinginan pemerintah, bukannya kebutuhan masyarakat. Misal, kebutuhan masyarakat adalah pembuatan drainase namun yang dilakukan adalah perbaikan jalan berupa semenisasi.
Samri menjelaskan, kebanyakan yang menjadi masalah warga Kota Tepian adalah banjir, maka dari itu keberadaan maupun normalisasi drainase sangat dibutuhkan. Sehingga dapat mengurangi permasalahan banjir di Samarinda.
[irp]
“Jangan jalan saja yang ditinggikan, bukannya mengatasi banjir, itu memindahkan banjir. Dari jalan, pindah ke rumah warga. Karena tidak ada drainase, air tidak bisa lewat jadi pindah ke pemukiman warga,” ucapnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Devi Nila Sari
Editor: Redaksi
