KIPI Maloy: Magnet Baru Investasi dengan Fokus Air Bersih dan Infrastruktur

Fajri
By
52 Views
Foto: Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kalimantan Timur, Taufik. (Muhammad Zulkifli/Akurasi.id)

KIPI Maloy di Kutai Timur menjadi magnet investasi dengan fokus pengelolaan air bersih dan pengembangan infrastruktur. Proyek strategis ini diharapkan mendongkrak perekonomian Kalimantan Timur.

Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus menjadi perhatian sebagai salah satu proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong perekonomian Kalimantan Timur (Kaltim).

Berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kutim tahun 2013-2032, kawasan ini dirancang sebagai pusat industri bertaraf internasional untuk mendukung peningkatan transaksi global.

Sebagai salah satu kawasan industri prioritas, KIPI Maloy telah menarik minat berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu fokus pengembangan utama adalah pengelolaan air bersih untuk kebutuhan operasional kawasan, termasuk melayani kapal-kapal yang berlabuh di Pelabuhan Maloy.

Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kaltim, Taufik, mengungkapkan bahwa beberapa investor telah menunjukkan ketertarikan terhadap kawasan ini. Salah satunya adalah investor asal Tiongkok, yang menyatakan minatnya dalam pengembangan KIPI Maloy.

“Kemarin, investor dari Tiongkok menunjukkan ketertarikan untuk berinvestasi di kawasan ini. Progresnya cukup positif. Izin operasional pelabuhan dari Kementerian Perhubungan sudah keluar, sehingga kami semakin optimistis,” ujar Taufik.

Air Bersih Sebagai Proyek Strategis

Pengelolaan air bersih menjadi salah satu proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kawasan. Air bersih tersebut akan dipasarkan secara langsung, sehingga menjadi sumber pendapatan baru bagi daerah.

Namun, proyek ini masih menghadapi kendala administratif, khususnya terkait proses appraisal atau penilaian ulang aset yang ada di KIPI Maloy. Aset-aset tersebut melibatkan kepemilikan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan Kementerian Perhubungan.

“Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta appraisal ulang terhadap seluruh aset. Proses ini penting untuk memastikan nilai aset yang akurat dan sesuai aturan. Setelah selesai, rekomendasi pembentukan BUMD bisa diterbitkan,” jelas Taufik.

Proses appraisal ini menjadi syarat penting agar PT Maloy Berkah Tirta Kaltim (MBTK), yang ditunjuk sebagai pengelola kawasan, dapat beroperasi secara penuh. Dengan selesainya proses tersebut, diharapkan pengelolaan kawasan KIPI Maloy dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Daya Tarik KIPI Maloy

Selain menjadi kawasan industri, KIPI Maloy juga diproyeksikan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis pelabuhan. Kawasan ini dirancang untuk menarik investasi berskala besar dan menjadi motor penggerak pembangunan di Kalimantan Timur.

Keberadaan pelabuhan yang telah mengantongi izin operasional dari pemerintah pusat menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor. Hal ini menunjukkan bahwa KIPI Maloy memiliki infrastruktur memadai untuk mendukung aktivitas bisnis internasional.

“Kehadiran investor dari Tiongkok menjadi sinyal positif bahwa KIPI Maloy memiliki daya tarik besar. Kami berharap pengelolaan air bersih bisa menjadi proyek percontohan yang sukses, sekaligus membuka jalan bagi pengembangan proyek lainnya di kawasan ini,” tambah Taufik.

Mendukung Visi Kaltim

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus mendorong percepatan pembangunan di KIPI Maloy. Kawasan ini diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Kaltim sebagai pusat ekonomi berbasis industri dan logistik.

Pengembangan KIPI Maloy juga sejalan dengan agenda strategis pemerintah pusat untuk memperkuat konektivitas maritim dan mendukung pertumbuhan kawasan industri di luar Jawa. Dengan potensi besar yang dimiliki, KIPI Maloy diyakini mampu menjadi salah satu kawasan industri unggulan di Indonesia.

“Namun, percepatan pengembangan kawasan ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk penyelesaian kendala administratif dan percepatan penyediaan infrastruktur pendukung,” kata Taufik. (*)

Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *