Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gelombang protes dari berbagai elemen masyarakat Kalimantan Timur mencuat sebagai respons atas sejumlah kebijakan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang dinilai kontroversial dalam sekitar satu setengah tahun masa kepemimpinannya.
Sejumlah kebijakan yang menjadi sorotan antara lain pengadaan mobil dinas senilai Rp8 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar. Kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran yang tengah digaungkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Di sisi lain, masyarakat menilai masih banyak persoalan mendasar yang belum tertangani, terutama di sektor infrastruktur dan pelayanan publik. Kondisi jalan penghubung Kutai Barat–Mahakam Ulu, misalnya, disebut masih memprihatinkan dan belum mendapat penanganan optimal.
Perwakilan Aliansi Laskar Raden Barok Muara Pahuq Bangkit Bersatu Kutai Barat, Arinsya Arbie, secara tegas meminta Gubernur Rudy Mas’ud mundur dari jabatannya.
“Makanya mereka jadi pengusaha saja, tidak perlu jadi pejabat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan yang dinilai belum berpihak pada masyarakat di daerah.
“Jangan hanya memperbaiki rumah jabatan saja, sementara jalan di Kaltim masih banyak yang rusak. Kami minta ini jadi perhatian serius,” tegasnya.
Selain itu, Arinsya turut menyinggung dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pengambilan kebijakan yang dianggap sarat kepentingan keluarga.
Ia juga menyoroti persoalan layanan BPJS yang dinilai bermasalah di lapangan.
“Kemudian terkait BPJS yang terputus, banyak warga yang mengeluhkan hal itu, padahal anggarannya dari provinsi,” katanya.
Senada, warga Kutai Barat lainnya, Darhani, menegaskan bahwa Kalimantan Timur bukan untuk dikelola sebagai dinasti keluarga.
“Provinsi Kaltim ini milik kita semua, bukan milik satu keluarga. Kami tidak membenci pribadinya, tetapi kami menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.
Aksi protes ini menjadi bentuk tekanan publik agar pemerintah daerah lebih fokus pada kebutuhan mendasar masyarakat serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berkeadilan. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
