Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD). Walikota Samarinda Andi Harun mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Beberapa waktu ini, sempat beredar kabar bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berencana memindahkan rekening kas umum daerah (RKUD) ke Bank lain. Pemkot Samarinda pun sempat melakukan konferensi pers terkait hal itu yang langsung dipimpin oleh Walikota Samarinda Andi Harun.
Ditanya tentang kepastian kabar tersebut, Andi Harun mengatakan, saat ini pihaknya sedang melakukan kajian. “Saat ini kami masih lakukan kajian. Baik itu dari sisi kemanfaatannya. Maupun positif dan negatifnya,” terangnya saat ditemui di Balai Kota Samarinda, Rabu (9/8/2023).
Proses evaluasi ini menilai secara menyeluruh terhadap berbagai aspek, termasuk layanan giro, sumbangan CSR, dan manfaat bagi pegawai pemerintah yang menggunakan fasilitas kredit bank.
Dalam evaluasi ini juga mempertimbangkan perspektif mikro dan makro. Mencakup penilaian potensi pertumbuhan ekonomi lokal, efisiensi layanan yang disediakan, alat-alat teknologi yang digunakan, dan faktor lain yang memengaruhi proses pengambilan keputusan secara keseluruhan.
Baca Juga
Pasalnya, selain Bank Kaltimtara, lembaga keuangan lain juga sedang dinilai potensi keuntungannya. “Kalau di Bank Kaltimtara lebih menguntungkan bisa jadi masih tetap. Tapi kalau memang di Bank BRI lebih bagus katakanlah masih ada potensi juga untuk kita pindah,” tuturnya.
Pemindahan tersebut dilakukan apabila bank pemerintah lain dinilai memberi benefit lebih secara signifikan. Namun apabila tidak signifikan bisa jadi RKUD tersebut tetap berada di Bank Kaltimtara.
Kemudian, ketika disinggung terkait mengapa pemindahan tersebut dialihkan ke Bank BRI bukan ke bank pemerintah yang lain. Andi Harun bilang, hanya bank itu yang bekerjasama dengan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemudian Bank BRI juga dinilai memiliki jaringan hingga ke pelosok dan kesehatan bank itu sendiri.
Baca Juga
“Intinya, kita ingin bank tersebut sesuai dengan Bank Pemerintah. Bukan soal bunga saja tapi juga efektivitas aset daerah yang dikelola dalam RKUD,” terangnya.
Ia pun mengapresiasi masukan dari berbagai pihak. Dia yakin bahwa langkah yang akan diambil nantinya berdasarkan perhitungan yang teliti di balik proses pengambilan keputusan.
“Yang jelas apapun keputusan yang diambil nanti itu untuk kepentingan daerah bukan karena ada iming-iming pribadi walikotanya,” tandasnya. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Fajri Sunaryo
