Kaltim.akurasi.id, Penajam Paser Utara – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, meminta bupati bersama seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) segera menindaklanjuti berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari kerja panitia khusus (Pansus) terkait evaluasi kinerja tahun 2025.
Menurut Raup, rekomendasi yang disampaikan dalam rapat tersebut cukup banyak dan merupakan hasil akumulasi dari pembahasan pansus, serta laporan masyarakat yang dihimpun selama proses evaluasi.
“Rekomendasi ini cukup banyak. Kami minta kepada bupati dan seluruh jajarannya untuk segera menindaklanjuti. Ini merupakan hasil kerja Pansus dan laporan masyarakat yang menjadi catatan penting bagi seluruh OPD,” ujarnya.
Ia menjelaskan, berbagai catatan yang masuk didominasi oleh persoalan pelayanan publik, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Menurutnya, sektor pendidikan dan kesehatan menjadi isu yang paling krusial dan fundamental yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak sekali, terutama pelayanan, kesehatan, dan infrastruktur. Yang paling fundamental dan krusial itu pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Raup menambahkan, rekomendasi yang disusun tersebut merupakan gambaran menyeluruh atas kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, dengan jumlah catatan yang mencapai ratusan dan dituangkan dalam dokumen berbentuk A2.
Ia berharap, pemerintah daerah segera menggelar rapat lanjutan untuk menindaklanjuti rekomendasi tersebut agar dapat diimplementasikan secara konkret.
“Ini akumulasi kinerja 2025. Catatannya banyak, mungkin ratusan. Kami berharap secepatnya dilakukan rapat untuk menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung terkait kewajiban keuangan daerah, termasuk utang kepada pihak ketiga dan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), yang disebutnya telah dilunasi. Meski demikian, hal tersebut tetap menjadi catatan agar tidak kembali membebani APBD di masa mendatang.
“Utang kita di SMI sudah lunas, termasuk kepada pihak ketiga. Tapi ini tetap jadi catatan, jangan sampai menjadi beban APBD hari ini dan ke depan,” pungkasnya. (*)
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Devi Nila Sari
