Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan batu bara Kalimantan Timur mulai menjadi perhatian pemerintah daerah. Sekitar 1.500 pekerja tambang terancam kehilangan pekerjaan akibat kebijakan efisiensi perusahaan dan pengurangan kuota produksi dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Dari jumlah tersebut, sekitar 300 pekerja dilaporkan telah memasuki proses PHK secara bertahap sejak April 2026. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda menyiapkan langkah antisipasi bagi para pekerja yang terdampak.
Sekretaris Disnaker Samarinda, Sofyan Ady Wijaya, mengatakan pihaknya telah merencanakan sejumlah program pelatihan keterampilan yang akan dilaksanakan pada 2027. Saat ini program tersebut masih dalam tahap penginputan ke sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
Menurut Sofyan, sasaran pelatihan tidak hanya ditujukan bagi pekerja tambang yang terdampak PHK, tetapi juga bagi tenaga kerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi agar memiliki peluang bekerja di sektor lain.
“Program pelatihan ini salah satunya diperuntukkan bagi pekerja tambang yang terdampak maupun yang ingin meningkatkan keterampilan agar memiliki kesempatan kerja di bidang lain,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan pelatihan akan dilakukan melalui koordinasi dengan balai pelatihan dan pemberdayaan pekerja (BPPP) yang memiliki instruktur serta fasilitas pendukung. Pemerintah daerah dapat mengusulkan jenis pelatihan yang dibutuhkan sesuai kondisi ketenagakerjaan di daerah.
“Jika pemerintah daerah membutuhkan pelatihan tertentu, kami dapat mengajukannya kepada BPPP yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Keberadaan BPPP di Samarinda tentu menjadi keuntungan bagi daerah,” katanya.
Sofyan menyontohkan, saat ini salah satu pegawai Disnaker Samarinda tengah mengikuti pelatihan penanganan panel surya. Setelah menyelesaikan pelatihan tersebut, pegawai tersebut diharapkan dapat menjadi instruktur dan menularkan pengetahuannya kepada masyarakat maupun peserta pelatihan lainnya.
“Kami berharap para pekerja yang terdampak perlambatan industri tambang dapat memiliki alternatif pekerjaan dan kemampuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan sektor usaha lainnya,” pungkasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
