Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menuai sorotan publik. Pasalnya, mereka baru saja menggelar rapat di sebuah hotel bintang 5, yaitu Hotel Borobudur Jakarta pada Kamis (30/10/2025) lalu.
Padahal baru saja pada Senin (27/10/2025) sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan jika pihaknya meniadakan kegiatan di hotel. Imbas dari kebijakan efisiensi anggaran.
Rapat tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang nomor 1 di Kaltim ini. Beragam komentar netizen menganggap, jika Pemprov Kaltim tidak konsisten dengan apa yang diucapkan.
Menanggapi hal tersebut, Sekertaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim Sri Wahyuni membenarkan, jika kegiatan ini merupakan inisiasi oleh pemprov.
Namun, hal itu dilakukan lantaran sebagian besar mitra rapat berada di luar daerah. Karena kegiatan tersebut membahas terkait sinkronisasi dan sosialisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Baca Juga
“Gubernur dan wagub ingin kita optimalisasi pendapatan daerah. Caranya dengan meningkatkan pajak dan retribusi, karena itu beliau ingin bertemu langsung dengan wajib pajak,” tuturnya saat diwawancarai oleh awak media di Samarinda, Selasa (4/11/2025).
Ia pun menyayangkan, gambar yang beredar di media sosial hanya diambil dari bagian depan dan samping. Padahal, kata dia, keseluruhan peserta rapat mencapai sekitar 200 orang wajib pajak. Terdiri dari perusahaan perkebunan, pertambangan, dan lain-lain.
Penjelasan Sekdaprov Kaltim Soal Rapat di Jakarta
Sri menjelaskan, jika forum koordinasi pimpinan daerah (Forkompimnda) yang diketuai oleh kepala daerah (bupati/walikota/gubernur) dan beranggotakan ketua DPRD, kepala kepolisian, kepala kejaksaan, dan unsur TNI di tingkat daerah, ingin meminta kepada perusahaan untuk taat pajak. Lantaran hal ini berpengaruh terhadap pembangunan Kaltim.
Pemerintah ingin mereka membayar pajak alat berat dan pajak air permukaan. Kemudian, menggunakan plat nomor dan membayar PPH di wilayah ini. Termasuk aturan agar perusahaan membeli bahan bakar minyak di Tanah Benua Etam langsung.
Sri menyebut jika rapat hanya dilakukan di Samarinda, maka yang hadir bukanlah pengambil kebijakan langsung. Sementara itu, Rudy Mas’ud ingin langsung berbicara dengan pemilik perusahaan.
“Mereka respon siap mendukung memberikan data dan bayar pajak alat berat. Jadi ini (rapat, red) sangat produktif ya,” sambungnya.
Dari data yang ada, terdapat 5000 alat berat yang ada di Kaltim. Namun, hanya 2000 yang terlaporkan membayar pajaknya. Sementara itu, 3000 sisanya disebut tidak mereka gunakan.
Saat disinggung mengenai hotel bintang 5, ia mengatakan, jika pihaknya memilih sarana yang memiliki kapasitas cukup untuk rapat tersebut. Selain itu, harganya pun dinilai masih sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
“Kalau kita punya aula di badan penghubung (banhub) dengan kapasitas itu, pasti kita gunakan itu saja,” tutupnya. (*)
Baca Juga
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Devi Nila Sari
