Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Keinginan pemerintah mengambil langkah inovasi untuk menyediakan layanan bus kota turut diamini DPRD Samarinda. Rencana itu diakui sebagai solusi dan alternatif melihat kian padatnya aktivitas kendaraan di Kota Tepian, sebutan Samarinda.
Selain itu, menyediakan layanan bus kota sudah menjadi keharusan bagi kota-kota besar di Indonesia. Samarinda pun tidak terkecuali harus mengambil langkah inisiatif atas hal itu.
Sebagai informasi, rencananya pada tahun 2027 mendatang, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akan mengoperasikan bus kota melalui Program Buy The Servic (BTS). Program ini mendapatkan dukungan anggaran dari APBN pada 3 tahun pertama pengoperasian.
Rencananya, rute BTS disiapkan mencakupi 2 sampai 3 koridor utama di Kota Samarinda dengan sistem pembayaran non-tunai atau cashless melalui perangkap Tap on Bus (TOB). Tarif yang ditetapkan sebesar Rp2500 per sekali perjalanan.
Pengoperasisn TBS akan dilengkapi dengan aplikasi pemantau posisi bus dan estimasi waktu kedatangan secara real time. Melalui program ini, Pemkot Samarinda mencoba mengurai sejak dini persoalan kemacetan di Kota Tepian.
Kendati program itu dinilai sangat bagus, namun Anggota Komisi I DPRD Samarinda Aris Mulyanata tetap memberikan catatan. Menurutnya, di balik kehadiran BTS, pemerintah tidak boleh tutup mata dengan keberadaan organisasi angkutan darat (organda) Samarinda.
Bagaimana pun menurut Aris, keberadaan angkutan kota (angkot) yang selama ini telah memberikan banyak peran bagi kebutuhan angkutan masyarakat, harus tetap mendapatkan perhatian. Kehadiran BTS tidak boleh sampai mematikan keberadaan angkot di Samarinda.
“Penambahan transportasi umum bagi masyarakat menjadi pilihan, bukan justru mempersempit ruang operasional angkutan umum lain yang sudah ada selama ini,” kata Aris belum lama ini.
Ia sangat berharap, kehadiran BTS bisa berdampingan dengan pelaku usaha angkutan yang selama ini telah beroperasi. Baik itu pengusaha jasa angkutan online seperti Gojek, Maxim, angkot maupun usaha sejenisnya.
“Kami meminta kepada pemerintah agar mengkaji dengan matang sebelum BTS bisa dioperasikan, terutama trayek yang akan dilalui nantinya. Kami tidak ingin program tersebut sampai mematikan usaha sejenisnya yang telah lebih awal eksis,” imbuhnya.
Walau begitu, Aris tetap mengapresiasi langka yang diambil Pemerintah Samarinda untuk menata layanan publik, terutama di bidang jasa transportasi umum. Karenan bagaimana pun, Samarinda adalah wajah bagi daerah lainnya di Kaltim. (adv/dprdsamarinda/drh)
Editor: Dirhanuddin
