Dewan mendesak evaluasi secara menyeluruh terhadap proyek Terowongan Samarinda. Untuk memastikan kelayakan dan keamanannya.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Insiden longsor yang terjadi di lokasi proyek pembangunan terowongan penghubung Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap, Kota Samarinda, mengundang perhatian serius dari kalangan legislatif.
Salah satunya datang dari Anggota DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan. Ia mendesak pemerintah kota (pemkot) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, terhadap kelayakan dan keamanan proyek strategis bernilai Rp395,9 miliar tersebut.
“Ini bukan soal proyek besar atau kecil. Ini menyangkut nyawa manusia,” tegasnya.
Ia menilai, pemkot tidak boleh gegabah menyatakan proyek dalam kondisi aman tanpa kajian ilmiah yang komprehensif dan bisa dipertanggungjawabkan.
Adnan menekankan pentingnya keterlibatan akademisi dan institusi pendidikan tinggi dalam menilai proyek. Ia menyarankan agar Pemkot menggandeng perguruan tinggi ternama seperti ITB, UGM, dan UI, bahkan membuka opsi kerja sama dengan institusi internasional dari Jepang dan Korea yang memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan infrastruktur bawah tanah.
“Kerja sama dengan pihak luar negeri bisa memberikan sudut pandang independen dan hasil analisis yang kredibel,” ujarnya.
Adnan Soroti Kondisi Geografis dan Masalah Administratif Terowongan Samarinda
Terowongan yang dibangun ini merupakan bagian dari upaya pemkot, untuk mengatasi kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Gunung Mangga. Serta meningkatkan efisiensi lalu lintas di jalur utama Kota Samarinda. Namun, Adnan menilai, masih banyak hal yang perlu dikaji secara mendalam.
“Kita belum bisa mengatakan proyek ini aman. Harus ada penelitian oleh para ahli geologi, teknik sipil, dan konstruksi. Jangan asal klaim,” katanya.
Politikus Golkar ini juga menyoroti, kondisi geografis lokasi proyek yang dinilainya memiliki kontur tanah labil dan rawan pergerakan. Menurutnya, faktor lingkungan seperti curah hujan tinggi dan getaran dari kendaraan berat bisa memicu longsor lanjutan di masa depan.
“Kalau struktur tidak dirancang dengan simulasi yang tepat, risiko keruntuhan bisa saja terjadi ketika sudah beroperasi penuh,” tambahnya.
Tak hanya dari aspek teknis, Adnan turut menyinggung permasalahan administratif yang belum rampung. Seperti dokumen Amdal dan pembebasan lahan yang masih menyisakan kendala.
“Kalau bicara pembangunan, tentu kita semua mendukung. Tapi harus taat prosedur dan mendahulukan keselamatan masyarakat. Jangan sampai ambisi membangun justru mengorbankan warga,” pungkasnya. (Adv/dprdsamarinda/zul)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Devi Nila Sari
