Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Kotak Kosong Pilkada Kaltim 2024 menggelar deklarasi penolakan calon tunggal di Pilgub.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) bukanlah hal baru di Indonesia. Namun, di pemilihan gubernur (Pilgub) Kaltim sendiri, belum pernah ada sejarah calon tunggal atau melawan kotak kosong.
Namun, pada Pilgub Kaltim 2024 ini, tampaknya akan berbeda. Salah satu pasangan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Kaltim saat ini hanya perlu membawa satu partai politik lagi untuk bergabung dalam koalisinya guna mewujudkan kemungkinan melawan kotak kosong di kontestasi Pilgub Kaltim.
Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Relawan Kotak Kosong Pilkada Kaltim 2024 menggelar deklarasi penolakan calon tunggal di Pilgub nanti.
Humas Relawan Kotak Kosong Pilkada Kaltim 2024, Edi Sutanto menyatakan keprihatinannya terkait kemungkinan terjadinya kotak kosong dalam Pilkada Kaltim tahun ini. Menurutnya, situasi ini mencerminkan kemunduran demokrasi di Kaltim.
Baca Juga
“Partai politik yang seharusnya menghadirkan kader-kadernya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tidak berjalan,” kata Edi Sutanto di Taman Makam Pahlawan, Samarinda, Sabtu (3/8/2024).
Edi Sutanto menyayangkan situasi yang terjadi saat ini di Kaltim, yang menunjukkan meskipun banyak calon potensial, namun Parpol hanya mengusung satu orang kandidat.
“Kalau memang calonnya hanya satu, berarti hanya akan melawan kotak kosong. Sebenarnya itu tidak kami kehendaki, kami miris, itu berarti terjadi kemunduran demokrasi di Kaltim,” tambahnya.
Baca Juga
Dia berharap, Parpol dapat lebih bertanggung jawab dan memberikan kesempatan bagi lebih banyak calon untuk bertarung dalam Pilkada, demi menjaga kualitas demokrasi di Kaltim.
“Kami sepakat untuk membuat relawan kotak kosong ini lebih besar lagi, kalau seandainyapun ada dua pasangan calon yang akan bertarung, kami pasti akan mendukung ke salah satu calon kalau itu memang terjadi,” tutupnya.
Poin dan Tuntutan Relawan Kotak Kosong
1. Lawan politik dinasti
2. Kawal demokrasi yang jujur dan adil
3. Partai politik dianggap gagal dalam memberikan pilihan kepala daerah kepada rakyat
4. Persekongkolan terbentuknya calon tunggal adalah proses politik yang ditunggangi kepentingan oligarki
Baca Juga
5. Mundurnya proses demokrasi sebagai calon ibu kota negara
6. Hentikan fenomena bencana demokrasi calon tunggal yang menjadi pilihan kandidat untuk menang Pilkada
7. Pemimpin yang dihasilkan dari calon tunggal tidak sebanding dengan biaya Pilkada.
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
