Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk mengatasi persoalan tempias air hujan yang masih terjadi di Pasar Pagi Samarinda.
Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) Kota Samarinda, Marnabas Patiroy, mengatakan anggaran tersebut telah tersedia dan saat ini proses pengerjaannya memasuki tahap lelang.
“Yang jelas, setelah saya cek, anggarannya sudah tersedia sekitar Rp3 miliar. Saat ini prosesnya sedang masuk tahap lelang, sehingga targetnya pekerjaan tersebut harus selesai pada Desember tahun ini,” ujar Marnabas.
Menurut dia, anggaran itu kemungkinan berasal dari mekanisme pergeseran anggaran. Pemerintah, kata dia, harus tetap mengikuti prosedur penganggaran yang berlaku sebelum melakukan perbaikan.
Marnabas menjelaskan, penanganan tempias di Pasar Pagi tidak menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT) karena persoalan tersebut tidak masuk kategori kondisi darurat seperti kebakaran atau bencana.
“Berbeda dengan kebakaran Pasar Segiri atau sekolah yang terbakar. Untuk kasus tempias ini, sumber dananya memang sudah tersedia meski bukan berasal dari BTT. Yang terpenting target penyelesaiannya tetap Desember tahun ini,” katanya.
Terkait konsep perbaikan, Pemkot masih mempertahankan desain bangunan yang ada saat ini, termasuk sistem rolling slate sliding. Namun, sejumlah penyesuaian akan dilakukan agar air hujan tidak lagi masuk ke area dalam pasar.
Marnabas mengungkapkan, saat perencanaan revitalisasi Pasar Pagi dilakukan, pemerintah telah melibatkan berbagai tenaga ahli, termasuk ahli tata udara. Salah satu rekomendasinya adalah menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk mendukung sirkulasi udara.
Namun, konsep tersebut justru memunculkan persoalan baru ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi.
“Dalam perencanaan memang tidak ada yang benar-benar sempurna. Saat itu tidak terpikirkan bahwa kondisi terbuka tersebut bisa menyebabkan tempias. Selama pembangunan hingga bangunan digunakan, persoalan ini juga tidak pernah muncul,” ujarnya.
Menurutnya, curah hujan yang terjadi belakangan jauh lebih tinggi dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sehingga diperlukan penyesuaian terhadap desain bangunan.
Karena itu, Pemkot memilih melakukan pergeseran anggaran agar proses penanganan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu perubahan APBD.
“Untungnya persoalan ini diketahui saat masih ada waktu untuk melakukan penyesuaian. Pergeseran anggaran menjadi opsi yang memungkinkan agar penanganan bisa segera dilakukan,” jelasnya. (*)
Penulis: Muhammad Zulkifli
Editor: Redaksi Akurasi.id
