Pemkot Samarinda menggelar rapat tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim terkait pemeriksaan kinerja penanggulangan banjir pada Pemkot Samarinda tahun 2023.
Kaltim.akurasi.id, Samarinda – Banjir menjadi salah satu masalah yang kerap dikeluhkan oleh warga Kota Tepian (Sebutan Samarinda). Sehingga pengendalian banjir yang dilakukan Pemkot pun turut menjadi perhatian, termasuk oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.
Untuk itu, Pemkot Samarinda menggelar rapat tindak lanjut temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim terkait pemeriksaan kinerja penanggulangan banjir pada Pemkot Samarinda tahun 2023.
Asisten III Pemkot Samarinda, Ali Fitri Noor mengatakan, BPK RI ingin melihat sejauh mana progres yang sudah dilakukan. “Mereka ingin melihat secara faktual kejadian penanggulangan banjir tentang penanggulangan di Samarindq. Dilihat banjir dimulai dari mana, apakah faktor sungai melimpah atau karena hujan,” tuturnya saat ditemui di Ruang Coaching Clinic Lantai II, Inspektorat Samarinda, Selasa (23/1/2024).
Banjir di Samarinda memang masih ada, namun kata Ali, kejadian tersebut tidak lama lagi. “Kalau ada hanya semacam lewat, paling sejam sudah kering lagi,” tambahnya.
Baca Juga
Bahkan dengan program penanggulangan banjir yang digagas oleh Wali Kota Andi Harun berhasil menghilangkan perkemahan yang biasanya ada di Lempake setiap tahun karena banjir, kini sudah tidak ada.
Kendati demikian, ia mengakui banjir di Samarinda masih kerap terjadi karena topografi Samarinda yang rendah dan dikelilingi berbagai macam sungai. Sehingga secara alamiah terjadi pergeseran air. Namun hal itu perlahan mulai diatasi dengan pembangunan rendah folder dan drainase di berbagai wilayah.
Hal inilah yang dilihat BPK RI sejauh mana progres yang dilakukan oleh pemkot. Yaitu yang berkaitan dengan sistem perencanaan penanggulangan hingga mengarah ke administrasi kegiatan. Mulai dari pemetaan, penanggulangan, hingga jasa hukum tindak lanjutnya.
Baca Juga
Kegiatan proyek penanggulangan banjir melibatkan empat instansi terkait, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, dan Bagian Hukum Sekretariat Pemkot Samarinda.
“Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti, waktunya ada yang sampai Desember, kami perintahkan seperti tata ruang paling lambat pertengahan Februari karena hanya menyangkut dokumen,” terangnya.
Ali menambahkan bahwa audit kinerja yang dilakukan oleh BPK RI tidak menyentuh ke anggaran, hanya seputar kinerja. Audit keuangan menyeluruh akan dilakukan pada bulan Februari mendatang.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Samarinda Mas Andi Suprianto mengatakan bahwa sifatnya audit kinerja penanggulangan banjir belum ada temuan sifatnya kerugian, hanya menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.
“Kami menjelaskan apa yang perlu ditindaklanjuti beserta dokumen yang perlu dilengkapi. Kami sampaikan kepada OPD terkait untuk memenuhi apa yang kurang,” katanya.
Inspektorat juga meminta secepatnya agar Pemkot Samarinda menyiapkan dokumen terkait perencanaan, implementasi, pengawasan, laporan berupa dukumentasi di lapangan, perbaikan per segmen.
Baca Juga
“Itu juga menyesuaikan dengan Perda Tata Ruang. Di dalamnya ada peta dasar, sampai kepada peta tata ruang khusus segmen kecamatan Sambutan,” papar Andi.
Andi berharap bahwa dengan adanya audit kinerja ini, Pemkot Samarinda dapat meningkatkan kualitas penanggulangan banjir, sehingga masyarakat dapat terbebas dari bencana banjir yang merugikan.
“Kami akan membantu mereka apabila ada audit selanjutnya. Kami juga berterima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif untuk kinerja proyek penanggulangan banjir di Samarinda,” tutur Andi. (*)
Penulis: Yasinta Erikania Daniartie
Editor: Redaksi Akurasi.id
