Sebanyak 7 ribu nelayan Bontang sebagian sudah memiliki BPJS secara mandiri, namun banyak yang menunggak. Bakhtiar Wakkang pun mengusulkan agar Pemkot Bontang dapat menanggung BPJS para nelayan.
Kaltim.akurasi.id, Bontang – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Bontang Bakhtiar Wakkang mengusulkan 7 ribu nelayan mendapat layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari pemerintah.
Dikatakan Bakhtiar Sekira 3 ribu dari 7 ribu orang nelayan yang ada di Bontang telah memiliki BPJS mandiri. Namun kebanyakan dari mereka terpaksa menunggak pembayaran. Sebab penghasilan sehari-hari dari hasil melaut tidak menentu.
“Sebaiknya, BPJS para nelayan ditanggung pemerintah daerah. Penghasilan mereka tidak menentu dan harus mendapat bantuan dari pemerintah kota setempat,” ujar Bakhtiar Wakkang belum lama ini.
Pria yang akrab disapa BW itu menjelaskan menjadi seorang nelayan merupakan pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Terlebih penghasilan nelayan dianggap tidak seberapa dengan risiko pekerjaan yang harus mereka tanggung.
Oleh sebab itu, setiap nelayan harus punya perlindungan dalam bentuk BPJS yang ditanggung oleh pemerintah setempat.
“Bisa dibilang mereka mempertaruhkan nyawa setiap pergi mencari nafkah. Makanya pemerintah harus berupaya melindungi para nelayan itu,” bebernya.
Dia pun mencontohkan beberapa daerah yang menggunakan dana APBD untuk menanggung iuran BPJS. Salah satunya daerah tetangga Bontang yakni Kutai Timur (Kutim).
“Bahkan ada daerah yang 100 ribu nelayan ditanggung BPJS-nya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saya pikir Bontang juga bisa melakukan hal yang sama,” sebutnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan, melihat porsi APBD Bontang yakni Rp1,8 trilliun dan APBD Perubahan yang diasumsikan naik menjadi Rp 2,2 triliun, maka dia menganggap nilai tersebut bisa menanggung dana iuran BPJS nelayan.
“Dana APBD kan cukup besar tahun ini, saya pikir bisa di-cover iuran BPJS untuk nelayan,” pungkasnya. (adv/dprdbontang)
Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi