Ketua Komite I DPD RI Serap Aspirasi PPPK Bontang

Sebanyak 10 aspirasi disampaikan oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu Bontang
Suci Surya
2.1k Views

Kaltim.akurasi.id, Bontang – Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, melakukan pertemuan langsung dengan perwakilan PPPK dan PPPK Paruh Waktu Kota Bontang di Ruang Rupatama Kantor Wali Kota Bontang, Senin (27/4/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Staf Ahli Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Lukman, serta Kepala BKPSDM Bontang, Sudi Priyanto, M.Si. Suasana diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban.

Dalam arahannya, Sofyan Hasdam menyampaikan bahwa kebijakan tata kelola kepegawaian, termasuk bagi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, sangat bergantung pada kondisi ekonomi, baik nasional maupun daerah.

Ia juga menyinggung dinamika global, seperti meningkatnya konflik di Timur Tengah, yang turut memberi tekanan pada stabilitas perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dipahami bersama sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan semangat kebersamaan dan nasionalisme.

“Untuk itulah kita perlu merajut kebersamaan melalui dialog yang memungkinkan terciptanya arus informasi mengenai kondisi riil di lapangan, sebagai rujukan dalam menentukan arah kebijakan kementerian dan lembaga terkait,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, sejumlah aspirasi disampaikan oleh PPPK dan PPPK Paruh Waktu, khususnya terkait rencana revisi Undang-Undang ASN agar lebih mengakomodasi hak-hak mereka. Beberapa poin yang diusulkan antara lain mekanisme jenjang karier, rotasi, dan mutasi. Lalu, cuti karena alasan penting, kesempatan izin atau tugas belajar, tata cara pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK penuh, hingga pengaturan jam kerja PPPK Paruh Waktu.

Aspirasi yang disampaikan PPPK Bontang tak hanya itu. Ada pula perpanjangan kontrak kerja yang lebih pasti dan berkelanjutan, penyesuaian formasi seiring peningkatan pendidikan atau gelar, implementasi skema pensiun, perlindungan hukum yang setara, dan peningkatan kesejahteraan.

“Aspirasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan kepegawaian yang lebih adil dan berkelanjutan bagi PPPK,” tutupnya. (adv/bkpsdmbontang)

Penulis: Pewarta
Editor: Suci Surya Dewi

Share This Article
Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Menu Vertikal
Menu Sederhana