DPRD Minta Pemkot Bontang Tinjau Ulang Berikan Izin PTM Terbatas Bagi TK dan SD? Para anggota dewan tidak ingin kesehatan dan keselamatan setiap anak dipertaruhkan hanya karena adanya pelaksanaan PTM yang tidak dikaji secara matang.
Akurasi.id, Bontang – DPRD Bontang tampaknya tidak ingin gegabah dengan izin Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang diberikan kepada sekolah di masa pandemi. Apalagi izin itu diberikan kepada Taman Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD). Mengapa demikian?
Ya, DPRD meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang meninjau ulang berikan izin PTM terbatas bagi TK dan SD. Lantaran untuk memastikan anak-anak di usia TK dan SD patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan (prokes) terbilang susah-susah gampang.
Jika tidak benar-benar dikawal dengan baik, maka peluang anak-anak untuk berkerumun dan melanggar prokes sangat besar. Jika itu sampai terjadi, maka tidak menutup peluang penyebaran wabah Covid-19 di kalangan anak-anak TK dan SD sangat besar.
Atas hal itu, anggota Komisi II DPRD Bontang, Nursalam meminta wali kota untuk mempertimbangkan memberikan izin PTM bagi pendidikan TK dan SD. Peserta didik TK dan SD masih susah menjaga diri dibandingkan usia SLTP atau SLTA. Terlebih saat ini beredar kabar adanya varian baru, yakni MU yang lebih kuat dibandingkan varian Delta.
“Kabar varian MU ini harus menjadi perhatian, karena varian itu lebih dekat pada anak-anak, sementara yang diperbolehkan izin PTM itu SD. Anak-anak masih susah menjaga diri, kalau SMP atau SMA, mungkin masih bisa paham dengan kondisi saat ini,” ucap Nursalam.
Senada, anggota Komisi III DPRD Bontang, Abdul Samad mengkhawatirkan hal yang sama. Menurutnya, ada beberapa orang tua murid yang khawatir dengan PTM di tengah pandemi. Karena anak-anak di usia TK dan SD, masih sulit diarahkan.
[irp]
“Kekhawatiran orang tua akan diadakannya PTM untuk TK dan SD sangat perlu kita tinjau kembali. Ini juga untuk kesehatan dan keamanan kita di Kota Bontang, terutama anak-anak kita semua,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bontang Basri Rase setuju akan usulan itu. Dia meminta Disdikbud agar lebih hati-hati saat memberikan izin pelaksanaan PTM terbatas. “Karena tidak semua tenaga didik di Bontang sudah melaksanakan vaksinasi, dan anak-anak juga belum, terlebih untuk SD. Artinya belum terbentuk imun,” katanya. (*)
Penulis: Rezki Jaya
Editor: Redaksi Akurasi.id
